Akhmad Muqowam Risau Paham Radikalisme di Lingkungan Kampus

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Akhmad Muqowam, merasa risau dengan munculnya berbagai aliran radikalisme yang akan sangat mengganggu eksistensi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam berbagai kesempatan termasuk dalam Munas PDIP di Bali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta tindakan untuk menghapuskan potensi terorisme dan radikalisme.

“Di tingkat lapangan diindikasikan pengembangan jaringan dan kekuatan radikalisme berjalan sangat massif, rapi, terstruktur, tertutup dan intensif, yang terkadang menyulitkan pihat aparat untuk menemukenali gerakan tersebut,” kata Akhmad Muqowam saat berkunjung ke Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Kamis (8/8).

Untuk memastikan dan mengkonfirmasi gerakan radikalisme di Semarang,  Muqowam melakukan kunjungan ke beberapa universitas dan organisasi mahasiswa  di Jawa Tengah antara lain PMII Jawa Tengah, Perkumpulan Madani Jawa Tengah, Dewan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Tidar Magelang.

Kunjungan tersebut dilakukan guna menemukan ada atau tidaknya paparan radikalisme di kalangan mahasiswa dan para pemuda. Muqowam meminta masukan dari perguruan tinggi mengenai regulasi yang harus disusun oleh pemerintah dan parlemen untuk menciptakan generasi bangsa yang bersih dari paham radikalisme.

Dalam kunjungan ke berbagai Kampus di sekitar Semarang,  Muqowam menengerai kampus merupakan pintu masuk strategis dalam penyebaran paham radikalisme tersebut.

“Hal ini perlu segera direspons dengan langkah-langkah taktis strategis dalam pencegahan penyebaran radikalisme, pemerintah perlu untuk lebih serius menangani radikalisme dengan sosialisasi pemahaman idelologi Negara atau ideologisasi warga negara, yaitu pemahaman dan pengajaran bahwa Pancasila adalah ideologi dan dasar negara NKRI,” ujar Muqowam .

Muqowam menjelaskan, memang ada sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR RI  yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun secara faktual, setelah dicabutnya Tap 2/MPR/1978 tentang P4 dalam Sidang MPR RI Tahun 2001, sadar atau tidak berbagai gerakan dan aliran yang anti-Pancasila dan anti-NKRI bermunculan secara sistematis. Ini yang patut diduga sebagai salah satu stimulasi bagi munculnya gerakan a-nasionalis dan anti Pancasila.

“Untuk sementara,  sosialisasi  empat pilar memang dilakukan oleh MPR RI  dalam dukungan lingkup yang terbatas, dan tidak mampu melibatkan seluruh anggota masyarakat," jelas Muwoqam.

Di sisi lain, Muqowam memastikan adanya keinginan kuat dari masyarakat akan adanya Lembaga (semacam BP7) yang bertugas melakukan ideologisasi Pancasila, tidak hanya oleh MPR.

Selanjutnya, Muqowam menengarai gerakan radikalisme telah dilakukan secara lebih masif,  menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai kanak-kanak hingga remaja milenial.

“Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, pemuda dan komunitas-komunitas remaja,” ujar Muqowam.

Dalam kesempatan yang sama, Muqowam juga menyampaikan pentingnya langkah operasionalisasi di berbagai Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 secara konsisten, yang intinya adalah upaya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan kampus.  

Sebagai bagian dari MPR RI, DPD RI juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman Bela Negara, cinta tanah air dan empat pilar kebangsaan terhadap generasi muda penerus bangsa sebagai solusi penangkal bahaya paham radikalisme.

“Sudah terbukti bahwa hingga saat ini Pancasila merupakan ideologi yang bisa menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 1340 suku, 17.504 pulau dan sekitar 1.200 bahasa,” tegas Muqowam. (OL-09)