Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Edison Betaubun menilai RUU Daerah Kepulauan sangat ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat daerah kepulauan termasuk masyarakat Provinsi Maluku.
“RUU Daerah Kepulauan yang tengah dibahas oleh Pansus yang saya ketuai sangat ditunggu oleh masyarakat di daerah kepulauan, salah satunya masyarakat Provinsi Maluku ini. Hal ini untuk lebih mengembangkan daerah kepulauan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Edison saat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Maluku, Ambon.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan, RUU Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas menjadi salah satu solusi untuk bisa mengembangkan atau lebih membangun daerah kepulauan. Ia meyakini sebelum Masa Bakti DPR RI Periode 2014-2019 berakhir, pihaknya mampu merampungkan RUU tersebut.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Maluku Finari menjelaskan tantangan yang menggambarkan kondisi Provinsi sebagai sebuah daerah kepulauan itu secara tidak langsung menjadi sebuah hambatan bagi daerah ini untuk bisa mencapai target maksimal. Tantangan tersebut di antaranya adalah dengan luas wilayah 11 Kabupaten/Kota yang ada dan terdiri dari berbagai pulau, sarana transportasi yang ada masih sangat terbatas. (RO/x11)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved