Pemerintah Perlu Perkuat Sistem Peringatan Dini di Selat Sunda

PEMERINTAH perlu memperkuat fasilitas sistem peringatan dini yang ada di sekitar Selat Sunda khususnya pemasangan beberapa unit sensor tide gauge di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi tingkat eselon 1 di Kemenko PMK. Rapat dibuka oleh Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha dan dipimpin oleh Plt Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi. Peserta antara lain mendengarkan paparan dan rekomendasi dari pakar Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Dr. Widjo Kongko dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Dr. Igan Sutawijaya.

Hasil rapat lainnya yaitu Ikatan Ahli Geologi Indonesia akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah.

"Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda,” jelas Dody Ruswandi, Sestama BNPB.

Rakor juga menyimpulkan perlunya perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah. Deputi Geofisika BMKG, M. Sadly menjelaskan, BMKG secara intensif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan di Selat Sunda.

Dalam rapat, setiap kementerian/lembaga sepakat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah berisiko terdampak sesuai tugas dan fungsinya.

Rakor juga memutuskan segera dilaksanakan rapat teknis untuk menetapkan implementasi di lapangan termasuk antisipasi khusus di wilayah pantai Cilegon yang menjadi lokasi berbagai industri. Pemerintah daerah melalui Kemendagri lalu diminta segera menetapkan titik evakuasi dan menyiapkan jalur khusus evakuasi.

Hal lain yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti ialah mekanisme informasi untuk peringatan dini bahaya bencana.

Rakor ini diikuti oleh berbagai lintas Kementerian dan Lembaga. Hadir perwakilan dari Kemenko Maritim, BNPB, BMKG, KemenPUPR, BPPT, KemenESDM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemendikbud, dan perwakilan TNI. (X-11)