Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan korupsi membahayakan banyak aspek kehidupan baik sosial, politik, birokrasi, hingga ekonomi.
“Korupsi bagaikan karat yang menggerogoti besi-besi pembangunan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Penutupan Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2021 di Gedung Juang KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (9/12)
Lebih jauh, Wapres menuturkan hasil riset para ekonom dari berbagai instansi menyebutkan dalam rentang waktu 2001 hingga 2015, kerugian negara akibat korupsi diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun.
“Dana sebesar itu akan sangat bermanfaat untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Belum lagi kepercayaan pelaku usaha menurun akibat korupsi,” urai Wapres.
Baca juga: Presiden: Korupsi Harus Ditangani Secara Extraordinary
Dalam forum tersebut, Wapres mengatakan, tindakan korupsi tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, tetapi juga bertentangan dengan HAM dan keadilan.
“Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan, ancaman terhadap hak publik, dan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan," paparnya.
Bangsa Indonesia, terang Wapres, bangsa yang religius dan berbudaya luhur. Hal itu seharusnya menjadi modal dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi. Ia pun mengingatkan semua agama yang dianut bangsa Indonesia pada hakikatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi.
“Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk kezaliman terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan,” pungkasnya. (P-5)
Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2016.
Memerangi korupsi, menurut Mentan Andi Amran Sulaiman, dinilai penting karena saat ini Kementan tengah fokus pada capaian swasembada.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa korupsi adalah masih menjadi tantangan dan menghasilkan masalah pembangunan sehingga diperlukan evaluasi total.
Presiden Jokowi mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai regulasi pemberantasan korupsi.
Nawawi Pomolango mengatakan diperlukan sinergi semua elemen bangsa untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di semua sektor.
Wakil ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan peringatan Hakordia tahun ini diadakan di Senayan Hari ini, dengan mengusung tema 'Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved