Luhut Beda Pendapat dengan Menhan soal Bongkar Kuburan Massal

DUALISME terjadi di kalangan pemerintah terkait rencana pembongkaran kuburan massal korban tragedi 1965.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tidak menyetujui rencana tersebut. Menurut dia, hal itu dikhawatirkan justru akan menimbulkan konflik baru.

Pernyataan tersebut dilontarkan Rymamizard seusai menyatakan sikap terhadap isu komunisme bersama Purnawirawan TNI-AD dan organisasi anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (13/5) siang.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pemerintah masih akan memverifikasi kebenaran data terkait kuburan massal tersebut.

"Itu kita lihat dulu, verifikasi dulu data-datanya, baru kita tentukan apa yang akan dilakukan," ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat petang.

Menurut Luhut, alasan pemerintah ingin membongkar kuburan massal untuk membuktikan kepada publik soal kebenaran korban tragedi '65. Selama ini, Luhut menerima laporan dari sejumlah sumber yang menyebutkan jumlah korbannya 400 ribu jiwa, tapi dia belum percaya sepenuhnya.

Luhut mengatakan verifikasi data merupakan bagian dari proses untuk mengungkap sejarah. "Saya tidak mau Anda kalangan muda-muda ini dituduh, kita ini bangsa telah membunuh 400 ribu orang. Karena angka 400 ribu itu besar, saya tidak percaya angka itu, karena berbagai sumber. Ini kan proses, maka itu harus pelan-pelan," tandasnya. (Nov/OL-5)