Pertanggungjawaban Dana Kunker Bukan Cuma Adminstrasi

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut permasalahan pertanggungjawaban dana kunjungan kerja (kunker) bukan cuma soal laporan administrasi. Yang lebih penting adalah kehadiran nyata setiap anggota DPR di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi konstituen.

"Jadi bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara riil harus dipastikan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke dapilnya," kata Riza, Jumat (13/5).

Pimpinan Fraksi Gerindra, lanjutnya, sejak awal periode keanggotaan DPR 2014-2019 sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota agar menyampaikan laporan reses secara lengkap. Bahkan, tiap anggota fraksi diberi tenggat laporan kepada fraksi dan Setjen paling lambat satu minggu setelah berakhirnya masa reses.

Karena itu, Riza menyangsikan adanya dugaan kunker fiktif, terutama dari fraksinya. "Jika menyia-nyiakan dana reses, itu sama saja dengan bunuh diri, karena dana itu diperuntukkan bagi konstituen dan berdampak pada keterpilihan kembali anggota tersebut," cetus Riza, yang juga anggota Komisi II DPR itu.

Sebelum ini, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut bahwa BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan dana Kunjungan Kerja DPR 2014-2015 senilai Rp945,645 miliar. Banyak anggota DPR yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja, baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan.

LSM yang digawangi Yenny Sucipto itu menyebut adanya sejumlah kelemahan dalam permasalahan pelaporan dana kunker ini. Diantaranya, kurangnya komitmen anggota dewan dalam melaporkan kunkernya, minimnya transparansi dan akuntabilitas di Setjen DPR, serta lemahnya komitmen fraksi dalam mendorong pelaporan tersebut. (OL-2)