Golkar Tepis Didikte Pemerintah

PRESIDEN Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan pada Minggu (15/5) mendatang dan Rusia (18-20 Mei). Hal itu memaksa Golkar mengubah jadwal pembukaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Acara tersebut semula akan dilakukan Minggu pagi.

Namun, demi menyesuaikan dengan jadwal Jokowi, panitia munaslub akhirnya memajukan acara pembukaan. Itu merupakan perubahan jadwal yang keenam kalinya.

"Pembukaan munaslub dimajukan dari 15 Mei pagi menjadi 14 Mei malam. Tak ada dikte atau arahan untuk memajukan jadwal," ujar Koordinator Bidang Humas Panitia Pelaksana Munaslub Golkar, Meutya Hafid, di Denpasar, Bali, kemarin.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang sudah tiba di Bandara I Ngurah Rai, Bali, untuk meninjau lokasi munaslub, kemarin siang, bahkan sampai kembali ke Jakarta.

"Dari informasi yang kami terima, Pak Ical akan ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi," tutur Panitia Lokal Munaslub Golkar, Komang Suarsana, di Nusa Dua.

Saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Ical mengaku ingin menyampaikan undangan.

"Presiden kepala negara, tentu berkepentingan. Presiden datang itu kehormatan bagi partai dan organisasi apa pun. Kalau hadir kan bagus," tandasnya.

Ia juga sempat berbincang-bincang dengan Jokowi mengenai debat bakal calon ketua umum Golkar yang berlangsung Rabu (11/5) malam di Surabaya.

"Saya tanya, Bapak lihat TV tadi malam enggak? Beliau bilang, lihat. Bagus tuh," imbuhnya.

Ical memastikan pemerintah bersikap netral. Selain itu, sambung dia, tidak ada perbincangan mengenai jatah menteri.

"Satu patah kata pun tentang susunan kabinet atau Golkar mau masuk kabinet, saya tak bicarakan itu," pungkas Ical.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan Presiden terbuka kepada partai yang hendak mendukung pemerintah.

"Dilihat dulu bentuk dukungan seperti apa. Presiden menghormati keputusan partai yang mau masuk atau di luar pemerintahan."

Pemeriksaan etik

Ketua SC Munaslub Golkar Nurdin Halid menegaskan ada empat kasus yang dirapatkan komite etik di Inaya Hotel Nusa Dua.

"Bila melanggar, akan didiskualifikasi dan tak memiliki hak suara," kata Nurdin, kemarin.

Kasus pertama ialah pertemuan di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Senin (9/5) malam, yang dilakukan Setya Novanto dan timnya.

Kedua, Ade Komarudin dan timnya yang terjaring operasi komite etik di Grand Melia, Jakarta, Selasa (10/5).

Ketiga, dugaan membagi-bagi dolar di Jawa Timur oleh Novanto.

Keempat, aksi mengumpulkan DPD II di Malang, yang dilakukan Ade.

Seusai pengambilan nomor urut, 8 bakal calon dilarang bertemu dengan pemilik suara dengan alasan apa pun.

Sementara itu, pengamanan di Inaya Hotel berlangsung ketat. Seluruh wartawan dilarang masuk ke kawasan hotel.

"Ini menjadi prosedur tetap," ujar petugas bernama Mateus. (Nov/Pol/P-5)