Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah tidak berupaya menghindar dari persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
Pemerintah selalu berusaha hadir dan mendengar apa yang menjadi perhatian dan keluhan masyarakat.
"Saya ingin menegaskan pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM. Pemerintah tidak menutup mata dan telinga. Kami tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," ujar Moeldoko dalam keterangan resmi, Jumat (19/11).
Baca juga: Bertemu Presiden, Pedagang Beras Pastikan Stok Aman Sampai Akhir Tahun
Namun, ia menjelaskan yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya masalah-masalah yang telah terjadi di masa silam tetapi juga bagaimana menata penegakan HAM yang baik di masa depan.
"Jadi semua harus beriringan. Kebijakan dan implementasinya juga. Itu sebetulnya yang sedang kita pikirkan," tuturnya.
Pernyataan mantan Panglima TNI itu disampaikan merespon aksi pengusiran dirinya oleh sejumlah warga yang melakukan aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah.
"Saya datang ke sana untuk melihat, mencoba berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan apa yang kami sampaikan. Tapi kami tetap menghormati itu," tandasnya. (OL-1)
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved