Tolak Bayar Rp5 Juta, Kandidat Ini Batal Ikut Seleksi Cagub DKI di PDIP

PANITIA seleksi bakal calon gubernur DKI Jakarta PDI Perjuangan menolak seorang kandidat, Hasniati, untuk masuk dalam ruangan seleksi. Pasalnya, kandidat itu tidak mau membayar uang Rp5 juta kepada panitia.

"Dikasih tahu tadi malam by phone (agar bawa uang Rp5 juta). Pas datang diminta langsung bayar di meja registrasi. Kalau tidak bayar, tidak boleh tanda tangan absensi dan masuk," kata Hasniati di Kantor DPP PDI perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5).

Hasniati yang mengaku kader PKB itu, kecewa dengan perlakuan panitia tersebut. Dia menilai PDI Perjuangan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari bakat pemimpin potensial.

"Belum apa-apa sudah diminta uang segitu. Ini kan masih tahap awal. Kalau cuma Rp500 ribu atau Rp1 juta mendingan," ucap dia.

Hasniati mengubur mimpinya untuk jadi Gubernur di DKI Jakarta melalui jalur PDI Perjuangan. Hasniati tinggal berharap PKB akan meminangnya sebagai calon gubernur.

"Saya berharap di PKB saja. Saya tahu PKB akan berkoalisi dengan partai politik lain," ucap dia.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, uang Rp5 juta itu digunakan untuk membayar para psikolog yang diajak kerja sama menyeleksi bakal calon gubernur. Dikatakan Hasto, hal itu berlaku di seluruh Indonesia.

"DPP PDI Perjuangan tidak ambil keuntungan sedikit pun, kecuali dapatkan data-data objektif terkait kepribadian, kemampuan mengatasi masalah, dan aspek manajerial," ungkap dia.

Hasto menambahkan, uang partai akan digunakan ketika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah ditetapkan. Para kader PDI Perjuangan akan gotong-royong menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan.

"Kalau enggak sanggup, lapor ke kami. Kami bisa gotong-royong. Kami punya dana," tandas dia.

Sebanyak 26 tokoh mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan di DPP PDI Perjuangan. Mereka berharap dipilih PDI Perjuangan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. (MTVN/OL-3)