Dua Kubu masih Berebut Legalitas

ISLAH di DPP Partai Golkar masih jauh dari harapan. Dua kubu yang berseteru, kubu Munas Bali dan Munas Ancol, yang untuk kali pertama bertemu tadi malam di Hotel Sultan Jakarta guna membahas kesamaan visi dan misi dalam menghadapi Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, tidak menghasilkan kesepakatan.

Masalah mendasar muncul terkait dengan siapa yang akan menandatangani surat rekomendasi dari DPP Golkar kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada. Dalam pertemuan yang berlangsung hanya sekitar 3 jam itu, kedua kubu baru membicarakan soal hal-hal teknis, yakni pembentukan panitia tim pilkada dari pusat dan daerah serta menentukan kriteria calon kepala daerah.

"Kita hampir punya kesamaan dan supaya lebih teknis dan bisa menjadi juklak juknis maka kami sepakat dibuat lebih rinci untuk disepakati Jumat (19/6) nanti," ujar Ketua Harian Partai Golkar kubu Munas Bali MS Hidayat seusai pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, ada tiga poin yang sudah dibahas, yakni mengutamakan kepentingan partai dengan memberikan hak penuh kepada daerah untuk memilih dan dipilih dalam pilkada serentak. Kedua, membentuk tim pilkada dari pusat dan daerah, berikutnya menyepakati kriteria calon dan tata cara mekanismenya.

Namun, mereka belum sepakat siapa yang menandatangani surat rekomendasi DPP. "Khusus poin itu tentu memunculkan kontroversi, itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Nanti kita bicarakan lagi," lanjut Hidayat,

Dari kubu Munas Ancol, Ketua DPP Golkar Lawrence Siburian mengatakan prinsip kedua kubu sama, yakni ingin memenangi pilkada serentak. "Siapa saja yang dicalonkan dan masuk penjaringan dan sebelumnya kedua kubu sudah lakukan penjaringan. Makanya akan digabung semuanya, dengan kriteria yang akan kita bikin," kata Lawrence.

Dalam pertemuan tersebut, hadir dari kubu Munas Ancol yakni Yorrys Raweyai, Ibnu Munzier, Gusti Iskandar, Lawrence Siburian, dan Lamhot Sinaga. Kubu Munas Bali diwakili MS Hidayat, Theo L Sambuaga, Nurdin Halid, dan Sharif Cicip Sutardjo.

Sebelumnya, Presiden Jusuf Kalla optimistis Partai Golkar dapat islah secara permanen. "Pilkada yang mengharuskan islah. Kalau tidak islah berarti Golkar tak bisa ikut pilkada. Kalau satu partai tidak bisa ikut pemilu, dia ormas," kata JK di Istana Wakil Presiden kemarin.

Terkait dengan rekomendasi Rapimnas VIII kubu Munas Bali yang akan merebut Kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta, hal itu disikapi datar oleh kubu Munas Ancol. Menurut salah satu petugas di sana, kemarin, aktivitas Kantor DPP berjalan normal. Saat dikonfirmasi, Yorrys mengatakan rekomendasi perebutan kantor tersebut sangat provokatif. "Kita yang punya legalitas. Mereka punya legalitas apa? Jangan cuma omong doang. Datang saja suruh ambil," tantangnya.