Fahri Hamzah Tuntut PKS Rp501 Miliar

FAHRI Hamzah menggugat lima orang dari pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki andil atas pemecatannya sebesar Rp501 miliar. Gugatan itu dibacakan oleh kuasa hukumnya dalam sidang gugatan perdata pada Senin (9/5).

"Menuntut agar membayarkan kerugian secara materiil dan immateriil. Rincian materiil membayar Rp1,6 juta untuk perkara, Rp1 miliar untuk pembayaran jasa kuasa hukum, dan untuk kerugian immateriil Rp500 miliar," ujar kuasa hukum Fahri, Mujahid A Latief, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain itu, kubu Fahri juga meminta hakim untuk mencabut segala keputusan kelima tergugat terkait pemecatannya dari PKS. Kelima orang yang dimaksud ialah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid.

"Meminta agar putusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkaitan dengan pemberhentian Pak Fahri Hamzah itu dinyatakan batal demi hukum," kata Mujahid.

Menanggapi hal tersebut, kubu PKS diwakili kuasa hukum Zainuddin Paru dan anggota Majelis Tahkim Abdi Sumaithi akan memberikan jawabannya pada 16 Mei mendatang.

Sidang gugatan perdata ini merupakan tindak lanjut dari proses mediasi antara kubu Fahri dan kubu PKS. Pada Selasa (3/5) pekan lalu, dua belah pihak batal melakukan proses mediasi sebab kelima tergugat tidak hadir. Namun lagi-lagi, lima orang yang menjadi tergugat tak hadir sehingga hakim memutuskan untuk mengakhiri mediasi dan melanjutkan pada proses persidangan.

Fahri pun menyayangkan keputusan pihak tergugat yang hanya diwakilkan oleh kuasa hukum. Menurutnya, kuasa hukum tidak bisa membuat keputusan-keputusan strategis karena harus disampaikan terlebih dulu kepada pihak yang diwakilkan.

"Di dalam mediasi itu ada surat edaran MA, jelas kalau tidak hadir berarti kurang itikad baiknya. Seharusnya dihadiri semua, seratus persen," ujar Fahri. (Nic/OL-5)