3.480 Camat belum Kenal Ilmu Pemerintahan

FAKTA sebanyak 58% atau 3.480 camat dari 6.000 camat yang ada di seluruh Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan ilmu pemerintahan menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai poros pemerintahan dalam negeri mereka diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Kemendagri dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan sebanyak 3480 camat yang saat ini menjabat latar belakang pendidikannya non-ilmu pemerintahan, melainkan insinyur hingga dokter gigi.

"Bukan tidak boleh, tapi harus diklat dulu untuk dapat memahami tata kelola pemerintahan," ujar Tjahjo saat pidato dalam rangka wisuda praja IPDN di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, kemarin.

Untuk itu, Kemendagri akan mewajibkan 3480 camat tersebut mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 3 hingga 6 bulan.

Ditegaskan, jika para camat tersebut tidak bersedia mengikuti diklat, Kemendagri tidak segan-segan memerintahkan kepada bupati atau wali kota untuk segera mengganti camat yang bersangkutan.

Dengan adanya diklat tersebut, seluruh perangkat pemerintahan diharapkan dapat memahami tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum, dan disiplin.

Adapun dalam acara wisuda IPDN angkatan ke-22 kemarin, Tjahjo berharap IPDN dapat berfungsi sebagai lembaga pembinaan revolusi mental PNS, sehingga di masa depan, PNS dapat memahami tata kelola pemerintahan yang baik, pun dapat bermental pelayan, bukan lagi bermental juragan.

"Setidaknya saat dia (camat) terjun ke masyarakat, akan memelopori disiplin, memelopori tata kelola pemerintah dengan baik, melayani masyarakat, dan memotong birokrasi yang berbelit,"

Dalam pesannya, Tjahjo berharap praja IPDN yang nantinya masuk ke pemerintahan, harus mewujudkan reformasi birokrasi, salah satunya dengan tidak menggunakan ijazah palsu untuk menduduki salah satu jabatan publik karena sama saja dengan mencoreng harga diri PNS.

Selain itu dalam waktu dekat para praja diwajibkan mendukung terselenggaranya pilkada serentak.

Di tempat yang sama, Rektor IPDN Suhajar Diantoro mewisuda 2.386 praja IPDN Angkatan-22.

Dalam acara tersebut, predikat lulusan terbaik untuk jenjang Diploma IV diberikan kepada Devia Hestina Arinda dari Kabupaten Lamongan dengan IPK 3,85.

Pada program S1 diberikan kepada Diana Hanifah dari Kota Bukit Tinggi sebagai lulusan terbaik (IPK 3,89).

Program Magister MAPD diberikan kepada Indro Aris asal Jawa Tengah (IPK 3,89), dan lulusan terbaik Kepamong-prajaan disematkan kepada Hendra (IPK 3,91).