Islah Golkar kembali Suram

UPAYA perdamaian dua kubu kepengurusan Partai Golkar yang dimediasi Wakil Presiden Jusuf Kalla seyogianya sudah mencapai titik temu. Namun, egoisme kedua kubu membuat rencana pembentukan tim penjaringan bersama urung terealisasi.

Hal itu dipicu penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Golkar VIII 2015 di Hotel Shangri-La, Jakarta, oleh kubu Aburizal Bakrie dengan mengatasnamakan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau 2009.

Ketua DPP hasil Munas Ancol, kubu Agung Laksono, Leo Nababan mengatakan selama ini pihak Agung Laksono selalu menahan ego dan menghormati mediasi yang telah dilakukan Jusuf Kalla.

Sampai pada peristiwa penyerangan Kantor DPP Partai Golkar, Senin (8/6), lalu ditambah penyelenggaraan rapimnas yang mengatasnamakan Munas Riau 2009.

''Suram lagi masa depan kesepakatan itu,'' kata Leo.

Bahkan, lanjut Leo, rencana pertemuan Tim Penjaringan kedua kubu pun yang sedianya dilakukan Jumat (12/6) urung dilaksanakan karena peristiwa tersebut.

''Pak Agung minta dibatalkan. Bahkan di rapat pleno tadi malam ada usul untuk dibubarkan (islah khususnya) karena tidak ada keikhlasan,'' jelasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap merasa optimistis Golkar bisa ikut pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Menurutnya, KPU hanya bisa mengakui parpol yang memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM.

Pengamat politik dari Polcom Institute Heri Budianto mengatakan islah Golkar tidak akan pernah berjalan baik jika tiap kubu, yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, masih melakukan aktivitas dan menggunakan simbol partai.

Padahal, menurutnya, islah khusus yang dilakukan kedua pihak tersebut oleh Jusuf Kalla sebagai mediator sudah positif untuk Golkar.

''Selama tiap kubu masih melakukan aktivitas kepartaian dan jalan sendiri-sendiri lalu mengklaim pihaknya yang paling benar, hal itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah,'' ujar Heri.

Lebih lanjut, kata dia, kubu Agung ataupun Aburizal harus bisa menahan diri untuk tidak menggunakan simbol partai. ''Karena islah kemarin sudah baik,'' imbuhnya.

Lewat PAN

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan menyudahi konflik internal mereka.

Konflik internal yang berlarut-larut tidak hanya merugikan parpol itu sendiri, jelas Zulkifli, tetapi juga membawa imbas bagi masyarakat sampai kepada pemilihan bupati dan wali kota.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu bahkan mengajak kader untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pilkada serentak nanti melalui PAN.

Ia mengatakan kader Golkar dan PPP yang bersedia masuk PAN kemudian menjadi calon kepala daerah pada pilkada serentak Desember 2015 tidak dipunggut biaya mahal.

''Ayo, tidak akan ada biaya mahal-mahal,'' kata dia di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (12/6) malam.

Hanya, kader tersebut mesti memenuhi dua syarat yakni memiliki wawasan kebangsaan yang cukup baik dan niat memajukan masyarakat dan wilayah dipimpin.

(PO/P-4)