Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay meyakini bahwa penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua 2022 akan diawasi lebih ketat. Sehingga, manfaat yang dirasakan masyarakat setempat menjadi lebih maksimal.
Diketahui, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, yang menggantikan UU Nomor 21 Tahun 2001. Dalam peraturan tersebut, ada ketentuan pembentukan lembaga bernama Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), yang bertujuan memperlancar sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi.
Baca juga: Wapres Ingin Dana Otsus Papua Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Adapun BKP3 diketuai Wakil Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. "Dengan pengawasan kelembagaan yang lebih kuat, fokus penggunaan dan mekanisme, dana Otsus Papua menjadi lebih jelas dan akuntabel. Sehingga, kesejahteraan masyarakat adat benar-benar meningkat," ujar Theofransus dalam keterangan resmi, Senin (18/10).
Dana Otsus Papua, lanjut dia, ditujukan untuk wilayah Papua dan Papua Barat, beserta seluruh kabupaten/kota di dua provinsi tersebut. Kebijakan itu berlaku selama 20 tahun, atau sampai 2041.
"Mekanisme penyaluran dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian, telah diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021,” jelas Theo.
Baca juga: Kemenhub Tingkatkan Konektivitas di Kabupaten Asmat
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah siap meningkatkan anggaran Otsus Papua menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Peningkatan anggaran diberikan dengan satu catatan penting, yakni adanya perbaikan dan penajaman skema pengalokasian, berikut penyaluran dan tata kelola dana.
Dia menjelaskan bahwa keputusan penambahan anggaran Otsus Papua diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. "Utamanya, karena memberi dampak signifikan bagi masyarakat di provinsi tersebut. Diharapkan, bila anggaran ditingkatkan, dampaknya lebih besar lagi," tutur Febrio.(OL-11)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved