Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju menyampaikan permohonan maaf kepada lembaga antirasuah. Setelah dirinya mendengarkan surat dakwaan terkait kasus penerimaan uang dari beberapa pihak.
Dia juga meminta maaf kepada Polri yang merupakan institusi asalnya. "Saya ingin memohon maaf atas perbuatan yang telah saya lakukan kepada KPK dan juga kepada institusi Polri," ujar Robin di Pengadilan Tipikor, Senin (13/9).
"Saya sangat menyadari dan menyesal. Saya sudah khilaf dan menipu, juga membohongi banyak pihak di dalam perkara yang saya lakukan," sambungnya.
Robin diseret ke meja hijau atas dakwaan menerima uang bersama pengacara bernama Maskur Husain dengan total Rp11,025 miliar dan US$36 ribu. Uang itu diperoleh dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar Aliza Gunado.
Baca juga: Tangani 5 Perkara, Eks Penyidik KPK Kantongi Rp11 Miliar Lebih
Lalu, dari mantan Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Saat memberikan tanggapan, Robin mengaku telah menipu Syahrial dan menerima uang dengan total Rp1,695 miliar. Namun, dia membantah penerimaan uang dari Azis dan Aliza, seperti yang didakwakan jaksa KPK.
"Terkait saudara Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado, saya tidak menerima uang dari yang bersangkutan," pungkas Robin.
Robin mengakui penerimaan uang dari Ajay, Usman dan Rita. Namun saat menyampaikan hal tersebut, hakim ketua Djuyamto langsung memotongnya dan menyebut pernyataan Robin telah masuk pokok perkara. Hakim lantas menegaskan sikap Robin terkait mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK.
Baca juga: Ajudan Lili Pintauli Diperiksa KPK Terkait Kasus Tanjungbalai
"Kami tidak mengajukan ekspesi, Yang Mulia," pungkasnya.
Surat dakwaan jaksa KPK merinci dari total Rp1,69 miliar yang diberikan Syahrial, Robin mengantongi Rp490 juta. Sementara sisanya, sekitar Rp1,2 miliar diperoleh Maskur. Total uang dari Azis dan Aliza sebesar Rp3,09 miliar dan US$36 ribu. Dari angka tersebut, Robin memperoleh Rp799,8 juta, sedangkan Rp2,3 miliar dan US$36 ribu dikantongi Maskur.
Berikutnya, Ajay memberikan total sebesar Rp507,3 juta. Setelah dibagi, Robin memperoleh Rp82,39 juta dan Maskur Rp425 juta. Dari Usman, uang yang diperoleh keduanya sebesar Rp525 juta. Robin memperoleh Rp252,5 juta, sementara Rp272,5 juta masuk ke kantong Maskur. Sedangkan uang dari Rita mencapai Rp5,19 miliar. Sebesar Rp697,8 juta diperoleh Robin, sedangkan Maskur memperoleh sisanya, yakni Rp4,5 miliar.(OL-11)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
KUBU Staf Sekretariat Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri.
KPK memastikan penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah sesuai prosedur.
PENYIDIK KPK Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas usai menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Donni Tri Istiqomah pada Rabu, 3 Juli 2024, terkait kasus Harun Masiku.
(MAKI) menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta Penyidik kasus suap buronan Harun Masiku, Rossa Purbo Bekti menghadap kepadanya wajar.
KPK membantah tudingan ada pejabat di instansinya yang menghambat proses penanganan perkara.
(ICW) menyebut ada pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak dikembalikan ke instansi asalnya, namun tetap dipertahankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved