Masyarakat Sipil Pesimistis Rezim Jokowi Ungkap Dalang Pembunuhan Munir

MASYARAKAT sipil mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor intelektual dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Pengungkapan aktor intelektual dalam kasus yang terjadi 17 tahun lalu ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah serius mengembangkan dan memperbaiki demokrasi di Indonesia. 

Demikian diungkapkan sejumlah aktivis demokrasi dan HAM dalam konferensi pers 17 Tahun Pembunuhan Munir secara daring, Senin (6/9). Anita Wahid dari Public Virtue menyebutkan, pengungkapkan aktor inteklektual pembunuhan Munir perlu dilakukan saat ini karena kondisi demokrasi di Indonesia selama masa pemerintahan Jokowi semakin menurun. "Ini terlihat dari fenomena saat ini bahwa pejuang demokrasi dan HAM untuk mendapat ancaman semakin terbuka," katanya.

Desakan untuk mengungkap kasus tersebut, tambah Feri Amsari dari Themis Indonesia, juga menunjukkan bahwa pemerintah menghargai nila-nilai Pancasila yang selama ini dinilai telah dibunuh karena menutup-menutupi kasus pembunuhan terhadap warga negara. "Jika pengungkapan ini tidak dilakukan dikhawatirkan otoritarianisme di Indonesia tumbuh subur karena saat ini sudah ada benih-benih otoriter," ujarnya.

Sayangnya, Sosiolog UI Tamrin Amal Tomagola agak pesimistis kasus pembunuhan Munir bisa diungkapkan hingga tuntas. "Sebab penegakan HAM di Indonesia saat ini tidak terlalu menjanjikan dan mendapatkan perhatian," ujarnya.

Justru, tambah Tamrin, kasus pelanggaran HAM di ke depan bakal marak. Hal ini terutama terhadap aktivis yang bergerak di isu lingkungan karena berkaitan dengan kepentingan oligarki. "Apalagi di sini oligarki mendapatkan dukungan dari berbagai aspek hukum dan politik," ujarnya.

Pesimisme serupa diungkapkan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti yang menyebutkan bahwa pembela HAM dianggap sebagai musuh negara atau pembuat onar yang bisa diancam diintimidasi dan bahkan dibunuh. "Ini terlihat dalam berbagai kasus Papua dan daerah lain yang memperjuangkan isu lingkungan mendapat intimidasi," jelasnya.

Baca juga: Komnas belum Putuskan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat

Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menyebutkan walaupun kasus Munir merupakan pembunuhan politik, kemungkinan besar tidak akan diselesaikan dalam pemerintahan saat ini. “Karena patron dalam pemerintahan saat ini merupakan kepala pemerintah saat Munir dibunuh,” ungkapnya. (OL-14)