DPR Sebut Menaker Kecolongan soal TKA Tiongkok

TERTANGKAPNYA lima tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok oleh otoritas Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (27/4), menuai sorotan dari Komisi IX DPR RI.

Irma Suryani, anggota Komisi IX DPR mengatakan, kasus tersebut merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Ditjen Imigrasi.

"Masuknya TKA tanpa dokumen, jelas itu bukti kalau Kemenaker kecolongan dalam mengantisipasi gelombang pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Menaker, selalu kami ingatkan perlunya kontrol yang ketat terhadap makin besarnya gelombang pekerja asal Tiongkok ini ke berbagai daerah, tetapi fakta ini selalu dibantah oleh Menaker," tegas Irma, Kamis (28/4).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi NasDem ini menambahkan bahwa TKA yang tertangkap itu hanya bagian kecil dari fenomena serbuan pekerja asing ke Indonesia.

Irma meyakini, tertangkapnya TKA asal Tiongkok ini seperti fenomena gunung es. Dia meyakini masih banyak tempat dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa mengantongi izin resmi (Izin Mempekerjajan Tenaga Asing/IMTA). Sayangnya, ini sering luput dari pantauan aparat yang berwenang.

Oleh karena itu, Irma mendesak Menaker untuk melakukan investigasi serta melakukan pengecekan terhadap setiap pekerjaan yang melibatkan investor serta pekerja asing. Juga tidak lupa memberi sanksi tegas terhadap setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa mengantongi izin dari pemerintah.

"Menaker dan Imigrasi harus berkoordinasi untuk mencegah hal ini terulang kembali. Karena masuknya warga negara asing tanpa izin adalah sebuah pelanggaran dan pemerintah harus mendeportasi mereka serta memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa mengantongi izin dari pemerintah," pungkasnya. (RO/OL-5)