Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SERTIFIKAT vaksin milik Presiden Joko Widodo diduga bocor dan beredar di dunia maya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi aman.
"Integrasi eHac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman," kata Johnny, hari ini.
Kominfo menyatakan penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data COVID-19.
Upaya menghubungi perwakilan Kementerian Kesehatan telah dilakukan, namun, belum mendapatkan penjelasan.
Baca juga: Positif Covid-19, Ternyata 91% Masyarakat Khawatir tak Dapat Obat
Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Pantauan ANTARA per siang ini, terdapat pembaruan untuk aplikasi PeduliLindungi untuk sistem operasi Android.
Aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi COVID-19 milik pengguna dan sejauh ini tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.
Sementara di situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.(Ant/OL-4)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak berdampak pada layanan penerbangan.
Secara teknis peretas yang mengganggu PDN masuk ke komputer lalu masuk ke server untuk mengelola yang di sana tidak bisa melihat data.
Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
MUHAMMADIYAH mengaku turut menjadi korban atas serangan siber atau peretasan lewat ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN), Kamis (20/6) tersebut.
PUSAT Data Nasional (PDN) dilaporkan mengalami gangguan sejak Kamis (20/6) hingga Minggu (23/6) masih belum kembali normal.
Peranan cybersecurity sangatlah krusial, termasuk bagi perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved