Jangan Terjebak Drama Politik

PASAL 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 secara jelas menyatakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Namun, dalam praktiknya, negara kerap tidak mampu menguasai sehingga diambil alih oleh pihak swasta.

Hal itu terjadi karena pemerintah terlalu fokus pada urusan politik sehingga tujuan kesejahteraan rakyat hanya menjadi wacana.

Berkenaan dengan hal itu, pendiri Priyo Budi Santoso for Democracy (Pridem) yang juga mantan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, berharap Presiden Joko Widodo turun langsung untuk mengontrol harga bahan pokok yang kian melambung belakangan ini.

Ia menyebut penyelamatan harga bahan pokok tidak cukup dengan mengganti Kepala Bulog saja, tapi perlu pembenahan serius dalam pemerintahan.

Menteri-menteri bidang ekonomi yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebaiknya diganti.

"Reshuffle suatu keniscayaan, karena mungkin ada yang tidak sesuai dengan posisinya," kata Priyo dalam diskusi bertajuk Mencegah Kemiskinan di Tengah Kemakmuran, di Jakarta, kemarin.

Priyo menilai pasar bebas ASEAN (MEA) yang dimulai Desember 2015 dapat menjadi ancaman ekonomi bagi Indonesia jika tidak disikapi sejak dini.

Hal tersebut bisa terjadi karena produk-produk luar negeri akan membanjiri pasar dalam negeri, sedangkan rasa nasionalisme terhadap barang dalam negeri belum tercipta di masyarakat.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir berpendapat lemahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan lesunya ekonomi dunia dan situasi politik dalam negeri yang belum stabil.

Untuk itu, ia meminta masyarakat bersabar.

Namun demikian, ia percaya pemerintah mempunyai cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui koperasi dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada keluarga berpenghasilan rendah.

Sementara itu, program bantuan sosial seperti program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebaiknya dihilangkan karena tidak mendidik masyarakat untuk mandiri.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menilai pemerintah seolah lupa akan tujuan bernegara yang sesungguhnya, yakni menyejahterakan rakyat karena terlalu banyak drama politik yang terjadi.

Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan paraturan pemerintah ataupun perpres untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus berani menguasai dan mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.

"Bangsa ini harus dibawa ke kondisi yang selama ini menjadi harapan bersama, yakni kesejahteraan rakyat, Jangan terus terjebak dalam pentas drama politik yang sepertinya tidak pernah ada ujungnya," paparnya.