Gatot Lancarkan Strategi Kemaritiman Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Moeldoko.

Surat penunjukan Gatot telah dikirimkan ke DPR pada Selasa (9/6) petang.

Di tengah kesibukan mempersiapkan pernikahan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda di Solo, kemarin, Presiden Jokowi menyatakan pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatifnya selaku presiden yang juga Panglima Tertinggi AD, AL, dan AU.

Jokowi menegaskan pertimbangan utama mengusulkan Gatot ialah penguatan organisasi TNI dan untuk kepentingan geopolitik serta geostrategis terkini.

"Ya, harapan saya, mudah-mudahan DPR secepatnya memberikan persetujuan," ujar Jokowi yang mengenakan adat Jawa beskap landung.

Mendagri Tjahjo Kumolo menilai Gatot sebagai orang tepat yang mampu mengusung visi kemaritiman pemerintahan Jokowi-JK.

"Dari aspek strategis dalam rangka menunjang wawasan kemaritiman," katanya.

Politikus PDIP itu menjelaskan, saat ini ada program perluasan komando operasi pertahanan menjadi tiga wilayah untuk semua angkatan (AD, AL, dan AU).

Hal itu bakal menunjang program kemaritiman pemerintah.

Ide tersebut, kata dia, berasal dari Jenderal Moeldoko, yang juga berasal dari AD.

"Dari aspek taktis justru untuk memuluskan pembentukan komando wilayah pertahanan tersebut yang idenya dari AD sehingga ada kesinambungan di antara gagasan dan pelaksanaan," jelas Tjahjo.

Selain itu, lanjutnya, penunjukan Gatot juga atas pertimbangan keharmonisan antarmatra serta antara TNI dan Polri.

Pasalnya, hubungan Gatot dengan KSAU Marsekal Agus Supriatna, KSAL Laksamana Ade Supandi, serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dikenal dekat dari sisi pemikiran pertahanan keamanan.

"Ini akan membangun sinergitas yang semakin baik dan kompak mendukung pemerintahan Jokowi dengan program pembangunan Nawa Cita," tuturnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku ikut terlibat dalam proses pencalonan Gatot.

Yang bersangkutan dinilai sebagai yang paling layak untuk menduduki pucuk pimpinan TNI.

"Tentu kita (JK dan Jokowi) mendiskusikan hal-hal itu," ucapnya.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan penunjukan Gatot untuk menggantikan Moeldoko tidak perlu dipermasalahkan.

Pasalnya, penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

Lebih lanjut ia menyatakan surat dari Presiden akan segera diproses untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test di Komisi I.

"Akan kita tindak lanjuti di paripurna dan teruskan ke Bamus. Nanti secara prosedur akan melakukan fit and proper test di Komisi I. Semoga semua lancar," jelasnya.

Mengenai wacana menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Komisi I, kata dia, sudah mendapatkan penjelasan langsung dari Moeldoko pada rapat kerja beberapa waktu lalu.

Kepala BIN
Selain surat penunjukan Gatot sebagai calon Panglima TNI, Presiden Jokowi juga mengirimkan surat pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Presiden menunjuk Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Marciano Norman. (Nov/Nyu/WJ/P-3)