Pemerintah Resmi Akui Romi Pimpin PPP

PEMERINTAH secara resmi mengakui Rommahurmuziy alias Romy sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2021. Kemudian kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar PPP VIII sebanyak 146 juga disahkan sebagai kepengurusan yang legal.

"Saya sudah terbitkan keputusan Menkumham RI Nomor M.HH 06.AH.11.012016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021. Itu dengan Ketua Umum saudara Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Pak Arsul Sani," terang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Rabu (27/4).

Menurut Yasonna, kepengurusan yang disahkannya ini adalah hasil Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Pondok Gede, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang sebelumnya diaktifkan kembali sudah resmi tidak berlaku.

"SK Muktamar PPP Bandung yang diaktifkan dengan tugas untuk melaksanakan Muktamar yang rekonsiliatif berkeadilan dan rekonsiliatif sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan keputusan ini," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap dengan keputusan yang baru ini PPP bisa berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu pihaknya juga memantau kepengurusan DPP PPP di bawah Romy sangat akomodidatif bahkan sangat melebar saking besarnya jumlahnya.

"(146 anggota) kepengurusan ini mengakomidasi teman-teman (Muktamar PPP) Surabaya, Bandung dan dari Jakarta," ujarnya.

Ia menerangkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII merepresentasikan seluruh kubu dan bersifat rekonsiliasi. "Representasinya terakomodasi dengan baik kecuali beberapa pihak yang tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan ini," katanya. (OL-2)