Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden RI Ma’ruf Amin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau seluruh pengurus dan anggota MUI pusat dan daerah untuk sejalan dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19.
"Seluruh jajaran MUI dari pusat hingga daerah tidak boleh ada yang tidak sejalan. Ini adalah hal yang semua harus sama, semua harus mengambil peran aktif," kata Wapres Ma’ruf dalam acara Milad Ke-46 MUI secara virtual di kediaman resmi Wapres di Jakarta, hari ini.
Wapres meminta seluruh ulama di MUI pusat dan daerah tidak membiarkan ada ketidakpercayaan di kalangan masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.
"Jangan sampai ada isu-isu dan jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menggunakan isu COVID-19 dan kesulitan ekonomi dalam rangka membangun, mengobarkan distrust kepada pemerintah," tegasnya.
Ma’ruf juga meminta seluruh ulama menempatkan diri bukan hanya sebagai mitra pemerintah melainkan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ikut menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.
Baca juga: Unggahan Wamendes di Medsos Laiknya Buzzer Dikecam
"Kita harus berkiprah bukan hanya sebagai mitra pemerintah dan bukan membantu pemerintah. Saya ulangi sekali lagi bahwa tugas kita itu memang kewajiban MUI, MUI punya kewajiban, tanggung jawab kenegaraan, dan tanggung jawab keagamaan," jelas Ma’ruf Amin.
Menjaga masyarakat dari penularan COVID-19, lanjut Ma’ruf, merupakan kewajiban para ulama karena merupakan maqashid syariah.
"Menghadapi COVID-19 bukan hanya termasuk tanggung jawab kenegaraan kita (MUI) dalam menjaga umat, masyarakat dan rakyat; tetapi juga tanggung jawab keagamaan karena menjaga jiwa umat termasuk maqashid syariah," tambahnya.
Wapres kembali mengingatkan dengan kutipan Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyatakan bahwa menjaga diri dan orang lain dari penularan wabah merupakan kewajiban seluruh umat Islam.
"Kata Syekh Nawawi itu wajib memberikan obat, berobat, dan menjaga diri dari wabah itu juga wajib. Maka tentu ini menjadi kewajiban MUI dan merupakan tanggung jawab kita," ujarnya.(OL-4)
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
PRESIDEN Joko Widodo mengaku sudah memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7)
Tidak ada urgensi bagi Presiden Joko Widodo hingga harus melakukan perombakan atau menambah wakil Menteri di kabinet.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/7) sore ini.
Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik Sudaryono, politisi Partai Gerindra, sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved