Bupati Tersangka Resmi Dilantik

ADA yang berbeda saat Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman melantik Bupati Kabupaten Rokan Hulu Suparman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.

Suasana di ruang pelantikan yang penuh sesak menjadi riuh. Tamu undangan yang hadir bertepuk tangan menyambut pelantikan mereka.

Salah satu undangan pun menyeletuk, "Soalnya kan kemarin dibatalkan. Sekarang dilampiaskan."

Sebelumnya, pelantikan Bupati Rokan Hulu dan Bupati Pelalawan dijadwalkan pada Selasa (19/4), tetapi batal. Mendagri mengatakan penundaan pelantikan tersebut berdasarkan hasil koordinasi antara KPK dan Kemendagri.

Suparman yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap RAPBD-P Riau pada 2014 dan RAPBD Riau pada 2015 tidak mempermasalahkan statusnya tersebut.

"Sebagai warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Semua kita ikuti prosedurnya dengan baik," ujarnya sembari menuruni tangga dengan langkah cepat.

Setelah pelantikan, Suparman yang mengenakan pakaian dinas upacara berwarna putih segera bergegas menuju kendaraannya.

Kemarin, selain Suparman, kepala daerah dari Sumatra Utara dan Riau dilantik di Kementerian Dalam Negeri.

Mereka ialah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoly, Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Faduhusi Daely-Khenoki Waruwu, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara-Haogockhi, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Hilarius Duha-Sozanolo Ndruru, Bupati dan Wakil Bupati Karo Terkelin Brahmana-Cory Sriwati Sebayang, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Suparman-Sukiman, dan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan HM Harris-Zardewan.

Hadir dalam pelantikan itu antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Plt Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi.

Anggaran daerah
Dalam sambutannya, Mendagri meminta para kepala daerah dapat segera mempercepat pengambilan keputusan, terutama terkait dengan anggaran di daerah. "Dalam menjalankan tugas harus ada sinergi dengan lembaga terkait," tegas Tjahjo.

Selain Suparman yang juga mantan anggota DPRD Rokan Hulu 2009-2014, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus sebagai tersangka.

Kedua orang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji terkait dengan pembahasan RAPBD Provinsi Riau pada 2014 dan 2015. (P-2)

aivanni@mediaindonesia.com