Presiden Penerapan PPKM Darurat Tidak Bisa Dihindari

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan keputusan yang tidak bisa dihindari dan harus diambil pemerintah meskipun sangat berat. Hal ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat mengumumkan perpanjangan masa penerapan PPKM Darurat, Selasa (20/7). Masa PPKM Darurat yang berlangsung 3-20 Juli, oleh pemerintah diperpanjang hingga 25 Juli mendatang.

"PPKM Darurat dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19. Selain itu agar layanan kesehatan bagi pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu," ungkap Jokowi.

Lebih jauh, Presiden menambahkan, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, dari data yang ada, penambahan kasus covid-19 dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Karena itu, Presiden meminta semua pihak bisa bekerja sama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus covid-19 akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun.

"Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin. Pemerintah juga akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket," kata Presiden. (OL-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso