Gayus: Tata Kelola MA Harus Dibenahi

PENANGKAPAN Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada dicekalnya Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dinilai sebagai pintu masuk untuk pembenahan tata kelola MA.

Hal itu dikatakan Hakim Agung Topane Gayus Lumbun. Mantan politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, di lembaga yang merupakan benteng terakhir keadilan tersebut, masih ada segelintir pengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi kebijakan sehingga menimbulkan oligarki. "Sejumlah kebijakan dapat diputuskan beberapa orang saja tanpa harus melibatkan hakim agung," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (22/4) malam.

Upaya untuk membenahi tata kelola di MA pun sudah dilakukan Gayus dengan menginisiasi berdirinya Forum Pembaruan MA yang beranggotakan 12 hakim agung dan 3 hakim ad-hoc. Meski kalah jumlah jika dibandingkan dengan jumlah hakim agung yang ada, Gayus optimistis gerakannya bisa memberikan kontribusi bagi perbaikan MA.

Ia pun mendorong pemerintah untuk kembali membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia hukum, "Saya harus akui, satgas sebelumnya memang kurang efektif. Namun saat ini dengan kondisi berbeda dan sarana yang lebih lengkap, saya rasa bisa lebih efektif, tentunya dengan melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum," ujarnya. (Gnr/OL-5)