Presiden Tunjuk Gatot Calon Panglima TNI

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa pensiun pada 1 Agustus mendatang. Nama Gatot sudah dikirim ke DPR kemarin sore. Keputusan Jokowi tersebut dijamin undang-undang dan merupakan hak prerogatif meski diperbincangkan oleh banyak kalangan berada di luar kelaziman.

Dalam 'tradisi' penunjukan pimpinan TNI yang dijalankan oleh presiden sebelumnya sejak era reformasi, penunjukan panglima didasarkan pada rotasi matra. Jika merujuk pada rotasi matra, seharusnya posisi Panglima TNI dijabat dari TNI Angkatan Udara. Dalam menanggapi surat Presiden itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah  menganggap sebagai tren baru dan DPR berharap Presiden bisa menjelaskannya.

Meski Fahri mengakui penunjukan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, penjelasan dipilihnya Gatot tetap diperlukan. "Bagaimanapun mengubah kebiasaan harus ada penjelasan karena tubuh TNI harus dijaga netralitas dan profesionalitasnya." Diungkapkan Fahri, dalam surat Presiden tidak dijelaskan alasan penunjukan Gatot sebagai pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Fahri menambahkan, DPR segera melakukan rapat pimpinan yang kemudian akan dibawa ke Badan Musyawarah. "Lalu biasanya ditugaskan ke Komisi I untuk menyelenggarakan fit and proper test. Tidak menutup kemungkinan akan digelar pekan ini juga," katanya. Terpisah, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan sudah melayangkan konsep keputusan presiden tentang jabatan Wakil Panglima TNI kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, posisi tersebut bakal diisi bersamaan dengan jabatan Panglima TNI yang baru, ketika ia pensiun pada Agustus nanti. "Konsep keppres sudah dikirim ke Presiden. Saya sudah tanda tangan. Saya kira dalam tempo yang tak lama lagi sudah ada keputusan," ujarnya seusai Peresmian Komando Operasi Khusus Gabungan TNI di Silang Monas, Jakarta. Menurut Moeldoko, jabatan wakil panglima akan diisi oleh angkatan yang berbeda dengan Panglima TNI. "Beda angkatan. Kalau Panglima AU, wakil bisa dari AD atau AL," pungkasnya.