Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANA tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang penindakan Ali Fikri menyampaikan jika pihaknya tidak perlu meminta hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang disimpan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
"KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali Fikri, Kamis (24/6).
Ali mengatakan kerja sama KPK dalam pelaksanaan TWK hanya dengan BKN. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. Kerja sama antara BKN dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT dalam pembuatan soal bukan urusan KPK. Sehingga, Lembaga Antikorupsi menilai koordinasi permintaan hasil TWK ke dua instansi itu ranahnya BKN.
"KPK berupaya memenuhi permintaan tersebut melalui koordinasi dengan BKN sebagai pihak yang melaksanakan TWK," ujar Ali.
Baca juga: Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan
Sebelumnya, BKN mengklaim tidak menyimpan hasil TWK. Kepala BKN Bima Haria mengatakan pihaknya hanya menerima hasil kumulatif dari hasil TWK pegawai KPK. Hasil kumulatif itu sudah diberikan ke KPK sejak lama.
Hasil TWK dibagi menjadi dua bagian yakni indeks moderasi bernegara (IMB) yang disimpan oleh Dinas Psikologi AD dan profiling yang dipegang oleh BNPT. Dua instansi itu menolak memberikan hasilnya.
"Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, oke. Saya tanya ke BNPT, ini kalau profilling bisa nggak diminta? Profilling ini didapatkan dari suatu aktivitas intelijen, sehingga menjadi rahasia negara, oke," tutur Bima, Selasa (22/6).(OL-5)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Keberadaan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme.
Tujuannya untuk membangun ketahanan keluarga terhadap berbagai ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai anak bangsa.
Perubahan dalam pola serangan teroris, yang kini lebih mengarah kepada radikalisasi generasi muda, perempuan, anak, dan remaja sebagai target utama
Kepala BNPT Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan pagu anggaran BNPT 2025 yang telah ditetapkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2024.
Dibutuhkan pendekatan secara holistik melalui pendekatan Pancasila, baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta saran Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan hukuman kepada 14 pegawai yang terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK.
Pemerintah segera membuka penerimaan CPNS Formasi 2024. Namun perlu dicatat bahwa penerimaan CPNS tahun ini akan diprioritaskan untuk ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
CPNS yang mundur setelah dinyatakan lulus maka tidak bisa mengikuti seleksi untuk periode berikutnya.
PENDAFTARAN seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 sudah dibuka mulai hari ini Rabu 20 September 2023. Berikut ini alur pendaftaran untuk CPNS dan PPPK 2023.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberikan pernyataan terhadap penanganan kasus ujaran kebencian salah satu peneliti BRIN, APH kepada warga Muhammadiyah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved