Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKADEMISI Universitas Muhammadiyah Bengkulu Elfahmi Lubis menilai pengukuhan gelar Profesor Kehormatan atau guru besar tidak tetap yang diberikan Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri harus melalui beberapa tahapan.
Menurut Fahmi, mengacu Perturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar dibenarkan bagi perguruan tinggi untuk memberikan gelar akademik profesor kepada seseorang yang dianggap memiliki keahlian dan prestasi luar biasa dalam pengembangan IPTEK, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan dan seni.
Ketentuan pasal 2 dalam Permen tersebut menyebut Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Baca juga: Duet Prabowo-Puan Dinilai masih Mungkin Diwujudkan
"Jika Merujuk pada ketentuan ini maka dibenarkan perguruan tinggi untuk mengangkat seseorang yang telah memiliki keahlian dan prestasi luar biasa dalam jabatan akademik tertentu, misalnya dalam jabatan akademik profesor," ucap Fahmi di Bengkulu, hari ini
Alumni Lemhanas tahun 2018 itu menilai putri Bung Karno tersebut telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan tanah air, terutama saat menjabat Presiden RI ke-5.
Di massa kepemimpinannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen diperjuangkan, sebagaimana amanat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Meskipun sampai saat ini belum bisa direalisasikan dalam APBN maupun APBD.
Kendati demikian, Fahmi mengemukakan sejumlah catatan agar pengukuhan gelar kehormatan tersebut tidak menciderai nilai-nilai akademik, yaitu Unhan harus terlebih dulu menetapkan Megawati sebagai dosen tidak tetap.
Ketentuan itu diatur dalam pasal 1 Permen tersebut yang menyebut menyebut seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi.
Kemudian ayat 2 menyebut pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan Senat.
"Sebelum diangkat sebagai profesor maka harus didahului dengan pengangkatannya sebagai dosen tidak tetap terlebih dahulu. Soalnya, jabatan akademik profesor hanya bisa diberikan kepada dosen atau peneliti. Selanjutnya ditetapkan oleh menteri dengan pertimbangan Dirjen Dikti," jelas Fahmi.
Fahmi mengajak masyarakat Indonesia untuk memandang pengukuhan Megawati sebagai profesor tersebut sebagai bagian dari semangat membangun dunia akademik nasional, dan mengkesampingkan anggapan pengukuhan tersebut dengan politik praktis.(OL-4)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved