Pansel Terus Dorong Partisipasi Publik

PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong semua pihak untuk berpartisipasi mencari orang-orang terbaik agar mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK periode 2015-2019. Anggota pansel Yenti Garnasih menjelaskan selama ini pansel berusaha merumuskan kriteria ideal untuk mengisi posisi di lembaga antirasywah itu.

"Pansel selama ini berkoordinasi dengan media untuk menyosialisasikan agar orang-orang baik tergerak hatinya untuk mendaftarkan diri. Pansel merumuskan kriteria dan menjemput bola, tapi pada akhirnya calon harus mendaftar dan ikut proses seleksi," kata Yetti di Jakarta, kemarin. Sosialisasi, kata dia, bertujuan menyampaikan kepada masyarakat pentingnya penguatan KPK agar mampu memberantas korupsi yang kian masif.

Apalagi, belakangan ini KPK bertubi-tubi menghadapi serangan yang dikhawatirkan berujung pada pelemahan lembaga itu. Sosok ideal yang diharapkan ialah orang-orang yang memiliki kompetensi serta memahami permasalahan korupsi di Indonesia. Orang itu juga harus memiliki kemampuan memimpin dan mengelola SDM di KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi.

"Kepemimpinan penting untuk mengelola semua sumber daya, terutama penyidik dan jaksa yang menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi di KPK," jelas pakar hukum tindak pidana pencucian uang itu. Pada kesempatan terpisah, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengingatkan pansel agar mencari orang yang punya standar lengkap, yakni rekam jejak bersih dan tidak terafiliasi kegiatan politik praktis atau organisasi yang memunculkan konflik kepentingan.

Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang oleh komisioner KPK dapat dihindari. "Tidak hanya melihat kompetensi, tapi pastikan integritasnya. Bersih dari catatan hukum ataupun persoalan penyalahgunaan hukum," ucapnya.

Transparan
Hingga Jumat (4/6) malam, sudah 11 orang yang mendaftarkan diri di sekretariat pansel di lantai III Gedung Setneg, Jakarta Pusat. Setelah proses seleksi, pansel akan mengusulkan delapan nama ke DPR untuk melakukan ujian kepatutan dan kelayakan. Untuk meminimalkan deal politik saat fit and proper test, menurut Oce, pansel harus memastikan delapan nama yang diusulkan itu terbaik.

"Bila menyodorkan sosok terbaik ke DPR, celah intervensi politik bisa diminimalkan." Pihaknya pun berharap proses di Komisi III DPR berlangsung transparan dan terbuka dalam menerima masukan dari masyarakat. Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy mengakui tugas pansel sangat berat karena harus memilih manusia setengah dewa.

Menurutnya, hal itu harus dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan nonpartisan. "Cermat artinya harus memperhatikan aspek detail dari profil calon. Transparan berarti prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Akuntabel berarti setiap proses yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan," ujar politikus PKS itu.