Kaji Serius Pindah Ibu Kota

Alasan kemacetan serta pemerataan pembangunan menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Daerah mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Ia mengatakan sudah saatnya pemerintah lebih serius untuk merealisasikan pemindahan ibu kota. Ia mengharuskan dengan alasan Jakarta telah gagal menjadi ibu kota negara. "Pembangunan di DKI tidak menampilkan sebagai ibu kota. Padahal, sejak tahun 2000, anggarannya (DKI) sangat besar. Apalagi sekarang, jelas berlipat-lipat. Namun, itu tidak ada yang berarti, sementara peningkatan jumlah penduduk luar biasa. Belum lagi masalah sampah, macet, air, kesehatan dan pendidikan," ungkapnya.

Bahkan, DPD mengusulkan, ibu kota negara sebaiknya dipindahkan ke wilayah Indonesia bagian timur. "Ketua DPD (Irman Gusman) usulkan pindah saja ke timur dengan alasan pemerataan pembangunan, pembagian lapangan kerja," kata Sekjen DPD Prof Sudarsono Hardjoesoekarto di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pemerintah harus merancang dengan sebaik-baiknya soal lokasi baru dan waktu pemindahan ibu kota.

Agar tidak terulang lagi kendala-kendala sebagaimana yang dialami Jakarta saat ini. "Tampilan wajah DKI Jakarta sebagai ibu kota tidak ada yang berarti, sementara urbanisasi luar biasa. Sampah, air, kesehatan, pendidikan saja belum tersentuh sejak kemerdekaan sampai sekarang," beber Sudarsono. Hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) terhadap 250 responden menunjukkan 28,4% responden menyatakan Yogyakarta sebagai kota yang paling cocok menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Daerah lain yang menjadi pilihan ialah Palangkaraya 21,6%, dan Bogor 20,8%, dan Bukittinggi 15,6%.

Isu politis
Pemindahan ibu kota di Indonesia pertama kali dihembuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. Saat itu, Bung Karno mengimpikan ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah itu, mulai dari era Pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi, wacana yang sama kembali bergulir. Namun, budayawan Betawi, Ridwan Saidi, mengatakan pemindahan ibu kota hanya isu politik.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago sebagai orang yang menghidupkan kembali wacana pemindahan ibu kota Indonesia. "Dulu Andrinof menyampaikannya berapi-api. Jadi ini murni politis," ungkapnya. Ia pun mempertanyakan kesungguhan Menteri Andrinof Chaniago mengawal isu pemindahan ibu kota tersebut.

Staf Khusus Bappenas Sonny Harry mengakui lembaganya yang dipimpin Andrinof Chaniago belum melakukan kajian mendalam untuk menindaklanjuti pemindahan ibu kota. Bahkan Harry mengakui pihaknya belum tahu kota mana yang mesti menjadi alternatif pengganti ibu kota apabila dipindahkan dari Jakarta.