Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
'TANGAN' pemerintah tak cukup panjang untuk menjangkau sampai ke masyarakat terbawah. Untuk itu, dibutuhkan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) agar program-program pemerintah mendarat mulus hingga ke grass root.
Kondisi tersebut menjadi visi Masyarakat Indonesia Maju (MIM), sebuah ormas yang dideklarasikan di Gedung Joang '45, Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
"MIM adalah mitra pemerintah sekaligus perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat hingga ke bawah," kata Dona Yurike Sidabutar, S.S., M.Si., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MIM saat deklarasi.
Dalam deklarasi MIM, turut hadir Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan, perwakilan kementerian, dan para pengurus dan anggota MIM yang berasal dari 20 provinsi, ormas Seknas Jokowi Jabodetabek dan Seknas Dakwah Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dalam sambutannya, Moeldoko yang juga Ketua Dewan Penasihat MIM berharap agar organisasi ini bisa benar-benar turun ke masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah.
"Bangsa ini butuh ormas yang benar-benar punya program jelas dan menjadi jembatan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan meneruskan kepada pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, Staf Khusus Menteri Perhubungan menyambut baik kehadiran MIM dan pihaknya siap bekerja sama.
Hal senada juga disampaikan Rully Nuryanto Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM. "Salah satu program MIM adalah pemberdayaan UMKM. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, Prayogo Heri Cahyono mewakili Menteri Dalam Negeri, mengharapkan agar MIM dapat melayani masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah.
Kepada awak media, Dona Sidabutar mengatakan, usai dilantik, para pengurus di daerah langsung terjun ke masyarakat dengan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
"Kami akan langsung berbuat. Setelah itu, baru kami laporkan ke pemerintah, sehingga apa yang sudah kami lakukan dapat diduplikasi oleh pemerintah," kata Dona.
Dia menambahkan, seluruh pengurus di pusat dan daerah wajib menandatangani pakta integritas terkait loyalitas dan kejujuran dalam pengabdian kepada masyarakat.
"Apapun yang kami lakukan kepada masyarakat harus didasari ketulusan dan pengabdian, bukan mencari keuntungan," imbuh Dona.
Pada kesempatan itu, Monisyah Ketua Seknas Jokowi Jabodetabek relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019, berharap agar kehadiran MIM bisa membantu tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam melayani rakyat seutuhnya. (RO/OL-09)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved