Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa pemecatan 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan urusan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istana Kepresidenan tidak akan melakukan intervensi terkait keputusan pimpinan KPK.
"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal," ujar Moeldoko seusai melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
Moeldoko meyakini para pimpinan KPK memiliki pertimbangan masing-masing dalam mengeluarkan keputusan pemecatan 51 pegawai tak lolos TWK. Moeldoko menegaskan bahwa istana mengambil sikap sesuai dengan arahan presiden.
"Mereka (KPK) kan punya pertimbangan. Istana sudah jelas suaranya presiden," ungkapnya.
Menurut Moeldoko Badai Kepegawaian Negara (BKN) telah mengatur proses TWK. Dirinya juga menegaskan bahwa istana tidak perlu memanggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), BKN, dan pimpinan KPK untuk kembali membahas proses TWK.
"Enggak. Itu sudah kebijakan internal ada di masing-masing kementerian/lembaga," paparnya.
Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi ASN. Sementara Pada 1 Juni 2021, KPK melantik 1.271 pegawai yang lulus TWK menjadi ASN. Sementara itu, nasib 75 pegawai belum ada titik terang. (OL-8)
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved