Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan Kementerian Pertahanan.
Dalam RDP yang berlangsung pada Senin (31/5) ini, kehadiran Menhan hanya diwakili oleh Wakil Menhan M. Herindra.
"Apa perlu kita panggil paksa? Karena kita punya ketentuan panggil paksa, sehingga DPR bisa panggil paksa Pak Prbabowo," pungkas Effendi sesaat sebelum RDP tertutup dimulai.
Baca juga: Tanpa Amandemen UUD, Prabowo Disebut Capres Terkuat 2024
"Hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini," imbuhnya.
Menurut Effendy, kehadiran Prabowo selaku Menhan dalam rapat dengan DPR, dinilai penting. Legislatif ingin mendengar penjelasan yang lebih komprehensif dari Prabowo terkait aspek pertahanan negara. Absennya Prabowo dalam rapat dinilai menghambat proses RDP dengan DPR.
"Ini kan RDP, kenapa gak digeser aja materi ini dibawakan menteri pada Rabu? Kita harus taat pada azas juga. Sehingga, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari sisi satu pihak. Tapi, memang yang punya kewenangan sesuai konstitusi," tutur Effendi.
Baca juga: Pertahanan Negara Harus Kuat Hadapi Tantangan
Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu duduk bersama untuk mengambil keputusan politik. Pihaknya pun berharap pada Rabu (2/6) mendatang, Prabowo hadir langsung ke DPR untuk mengikuti rapat dengan Komisi I.
"Mudah-mudahan bisa hadir lah. Jangan alasan rapat terbatas dan sebagainya. Di sini juga penting kok. Bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga, bukan hanya Presiden," tukasnya.
Adapun, agenda rapat Komisi I DPR dengan Kemenhan yang seharusnya dihadiri Prabowo, yaitu pembahasan mengenai isu, strategi dan kebijakan umum pertahanan negara pada 2020-2024. Berikut, perkembangan MEF Tahap III pada 2020-2024, perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat, hingga peran intelijen militer dalam mengamankan wilayah perbatasan.(OL-11)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Kemenhan pastikan perlindungan prajurit TNI di Libanon melalui sistem komando PBB, dengan langkah mitigasi intensif di tengah eskalasi keamanan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved