Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan Kementerian Pertahanan.
Dalam RDP yang berlangsung pada Senin (31/5) ini, kehadiran Menhan hanya diwakili oleh Wakil Menhan M. Herindra.
"Apa perlu kita panggil paksa? Karena kita punya ketentuan panggil paksa, sehingga DPR bisa panggil paksa Pak Prbabowo," pungkas Effendi sesaat sebelum RDP tertutup dimulai.
Baca juga: Tanpa Amandemen UUD, Prabowo Disebut Capres Terkuat 2024
"Hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini," imbuhnya.
Menurut Effendy, kehadiran Prabowo selaku Menhan dalam rapat dengan DPR, dinilai penting. Legislatif ingin mendengar penjelasan yang lebih komprehensif dari Prabowo terkait aspek pertahanan negara. Absennya Prabowo dalam rapat dinilai menghambat proses RDP dengan DPR.
"Ini kan RDP, kenapa gak digeser aja materi ini dibawakan menteri pada Rabu? Kita harus taat pada azas juga. Sehingga, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari sisi satu pihak. Tapi, memang yang punya kewenangan sesuai konstitusi," tutur Effendi.
Baca juga: Pertahanan Negara Harus Kuat Hadapi Tantangan
Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu duduk bersama untuk mengambil keputusan politik. Pihaknya pun berharap pada Rabu (2/6) mendatang, Prabowo hadir langsung ke DPR untuk mengikuti rapat dengan Komisi I.
"Mudah-mudahan bisa hadir lah. Jangan alasan rapat terbatas dan sebagainya. Di sini juga penting kok. Bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga, bukan hanya Presiden," tukasnya.
Adapun, agenda rapat Komisi I DPR dengan Kemenhan yang seharusnya dihadiri Prabowo, yaitu pembahasan mengenai isu, strategi dan kebijakan umum pertahanan negara pada 2020-2024. Berikut, perkembangan MEF Tahap III pada 2020-2024, perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat, hingga peran intelijen militer dalam mengamankan wilayah perbatasan.(OL-11)
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved