Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) mengamini ada 97.000 pegawai negeri sipil (PNS) fiktif pada 2014. BKN menyebut data itu bisa ada karena instansi yang bersangkutan malah perbarui dokumen.
"Kami sudah ingatkan ke instansi bahwa ada data sekian ini instansi harusnya mereka harus menelusuri PNS-PNS yang ada di bawah kendali," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono di kantornya di Jakarta, Selasa (25/5).
Paryono mengatakan kesalahan awal memang ada di pegawainya. Namun, instansi harusnya menegur pegawai yang belum melakukan pembaruan data.
Baca juga: Fraksi PKB Menilai APBN 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian
Selain itu, instansi harusnya tahu jika ada pegawai yang belum memperbarui data. Pasalnya, penyerahan data dilakukan secara kolektif dari instansi ke BKN. Data yang diserahkan ke BKN dengan total pegawai suatu instansi pasti ketauan jika tidak sama.
BKN mengamini para pegawai fiktif itu tetap terima gaji. Namun, kesalahan itu bukan dari BKN.
"Untuk pembayaran gaji dan sebagainya itu ada di instansi masing-masing," ujar Paryono. (OL-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta saran Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan hukuman kepada 14 pegawai yang terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK.
Pemerintah segera membuka penerimaan CPNS Formasi 2024. Namun perlu dicatat bahwa penerimaan CPNS tahun ini akan diprioritaskan untuk ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
Dengan total formasi 1.563, sebanyak 2.648 calon PPPK yang lolos seleksi administrasi pada bulan Oktober lalu, kini masuk pada tahap kedua seleksi kompetensi.
CPNS yang mundur setelah dinyatakan lulus maka tidak bisa mengikuti seleksi untuk periode berikutnya.
Guna mencegah kasus serupa terulang, TPK dan PPK harus melakukan komunikasi yang baik sehingga ASN tidak menjadi korban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved