Batalkan Pembelian Mobil Dinas bagi Anggota DPRD

DIREKTUR Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyampaikan pembelian mobil dinas bagi anggota DPRD seharusnya dibatalkan. Hal itu dilakukan demi efektivitas dan efisiensi anggaran.

Ia juga menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur kendaraan dinas hanya untuk pimpinan DPRD, bukan anggota. "(Mobil dinas) bagi anggota DPRD tidak diperkenankan, hanya kepada pimpinan DPRD," terangnya saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/4).

Ia mengatakan pengadaan kendaraan dinas operasional bagi alat kelengkapan dewan memang diatur. Namun, kendaraan dinas tersebut tidak melekat pada masing-masing anggota DPRD. "Misalnya anggota AKD 20 orang, (pengadaan mobil dinas) bisa dua atau tiga. Jadi, tidak berarti semua harus diberikan dalam jumlah yang banyak," jelasnya. Ia menyampaikan mobil dinas tersebut sifatnya dukungan operasional, bukan untuk anggota.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kabupaten Tasikmalaya diketahui akan membeli 46 unit mobil dinas baru jenis Toyota Rush untuk 46 anggotanya. Mobil tersebut untuk menunjang operasional mereka saat turun ke lapangan. Sementara itu, anggota DPRD Jabar merencanakan 100 mobil Toyota Fortuner sebagai mobil dinasnya. "Jadi batalkan saja. Meskipun itu sifatnya alokasi, jangan dibelanjakan," ujar Donny, sapaan akrab Reydonnyzar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun menyampaikan lebih baik anggaran tersebut diperuntukkan bagi program lain yang membutuhkan anggaran tersebut. "Lebih baik anggaran untuk infrastruktur yang lain apakah perlu atau tidak. Jadi, (penggunaan anggaran) harus melihat urgensi, efektivitas dan efisiensi," tandasnya. (Nur/OL-5)