Hakim MK Sindir Anggota DPR

HAKIM Konstitusi duduk bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR RI selaku pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan atau revisi UU 8/2015 tentang Pilkada.

Dalam pertemuan itu Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyampaikan keluhannya kepada anggota Komisi II DPR.

"Pengujian UU Pilkada cukup banyak. Kami sebenarnya ingin mendengarkan pandangan DPR, namun jarang yang hadir dalam persidangan," ujar Patrialis di depan pimpinan dan anggota Komisi II yang hadir saat itu di Gedung MK, Jakarta.

Dalam sebulan, rata-rata MK menerima perkara sebanyak 14 perkara. Dari sebagian perkara yang masuk ke MK tersebut, sebagian besar merupakan pengujian terhadap UU 8/2015 tentang Pilkada.

Patrialis pun menyambut baik adanya pertemuan kali ini.

"Rapat konsultasi ini sangat bagus karena manfaatnya akan sangat besar bagi revisi UU Pilkada," jelas Patrialis.

Dalam menanggapi hal tersebut, beberapa anggota Komisi II yang hadir mengakui undangan MK sering masuk kepada Komisi III.

Namun, biasanya jika hanya menyangkut hal-hal yuridis murni akan langsung ditangani Komisi III.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengakui bahwa UU Pilkada merupakan UU yang terburuk yang pernah disahkan oleh DPR.

Saat itu DPR memiliki keterbatasan waktu dan terburu-buru dalam mengesahkan UU pilkada. Itu yang mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa banyak pihak yang mengajukan pengujian UU 8/2015 tersebut.

Salah satunya mengenai pengaturan ambang batas untuk bisa mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK maksimal sebesar 0,5-2%.

"Memang kami belum melakukan pengujian yang mendalam. Saya pribadi 2% itu menurut saya angka yang masih terlalu kecil," jelasnya.