Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ELEKTABILITAS Partai Demokrat menujukkan peningkatan pasca konflik Konfrensi Luar Biasa (KLB) kepengurusan partai.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 8 hingga 15 April, Elektabilitas Partai Demokrat berada di posisi kedua di bawah PDIP.
Dalam survei yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi tersebut, elektabilitas Partai Demokrat mencapai angka 11,2%. Sementara PDIP menduduki posisi puncak sebesar 24 persen. Diikuti partai lain seperti Gerindra 9 persen dan Golkar 7,4%.
Mengenai elektabilitas para tokoh calon presiden (capres), elektabilitas tertinggi ditempai oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan 16,4%. Disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dengan 12,8%, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%.
Menariknya, Ketua Umum Demokrat AHY menjadi satu-satunya tokoh non-pejabat publik yang masuk dalam lima besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi dengan 8,8%.
Mengiktui selanjtunya dibawah AHY adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga Waketum Gerindra, dengan 6,2%.
Saat popularitas Ketua-ketua Umum partai politik di Senayan dibandingkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 27,6%.
Diikuti oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri 23,3%. Posisi ketiga AHY dengan 21,5%. Diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 6,8% dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 6,1%.
Survei mengungkapkan alasan responden memilih parpol tertentu didorong oleh kebiasaan memilih partai tersebut 19,8%. Visi-misi dan program partai 9,2%, peduli pada rakyat kecil 8,3%.
Sedangkan untuk alasan memilih tokoh sebagai calon presiden, survei mengungkapkan faktor berani berada pada urutan pertama 9,7%. Diikuti pengalaman 9,3%, merakyat 7,9%, cerdas dan memberi solusi 7,5%, serta berwibawa 6,1%.
Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di parlemen 34,9%, sering melakukan dialog dengan masyarakat 26,6%, dan sering berkumpul bersama masyarakat 21,7%.
Berikut hasil lengkap survei LP3ES yang dirilis Rabu (6/5) kemarin yaitu PDIP: 24,0 %, Partai Demokrat: 11,3%, Partai Gerindra: 9,0%, Partai Golkar 7,4%, PKS: 5,6%, Partai NasDem: 2,8%, PKB: 2,4%, PAN: 2,2%, PPP: 1,0%, Partai Berkarya: 0,3%, PKPI: 0,2%, PBB 0,2%, Partai Perindo: 0,2%, Partai Hanura: 0,2%, dan lainnya:2,7%.
Sementara Tidak Tahu atau tidak menjawab: 30,4%. (Uta/OL-09)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved