Kemendagri Pastikan Anggaran Beres

KEMENTERIAN Dalam Negeri memastikan anggaran pilkada serentak 2015 sudah terpenuhi dan tersedia, tinggal pelaksanaannya saja. Pusat dan daerah tinggal membahas soal pengamanan karena masih banyak daerah yang belum memposting kebutuhan penganggaran mereka.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan hal itu, kemarin. "Perkembangan terakhir, 269 daerah sudah terpenuhi semua anggarannya. Sampai kemarin sore clean and clear anggaran sudah tersedia, dan harus siap Desember 2015," kata Tjahjo.

Dia menambahkan sekarang ini tinggal anggaran pengamanan yang belum selesai karena ada beberapa daerah yang belum memasukkan anggaran ke APBD. "Kita sudah minta Menteri Keuangan, memungkinkan ada bantuan enggak untuk Mabes Polri," ucap Mendagri.

Selain itu, menurut dia, sejumlah daerah juga sudah menyiapkan payung hukum untuk pembentukan satuan kerja pengawas pilkada. Secara umum, Tjahjo menerangkan satuan kerja pengawas itu sudah dipersiapkan, tinggal masalah administrasi. "Beberapa daerah belum setuju dengan anggaran pengawasan, tapi itu bukan karena ditolak, lebih disebabkan beberapa faktor seperti satuan kerja daerah belum terbentuk. Jadi bukan anggarannya, tapi masalah administrasi dan pertanggungjawaban," jelas dia.

Soal anggaran yang membengkak, menurut Tjahjo, itu hal yang wajar. Menurutnya, itu karena dana kampanye calon dianggarkan KPU. Tujuannya agar tidak ada kesenjangan antarcalon. "Kalau kemarin kan (diserahkan) ke tiap calon, tapi kan tidak adil. Tapi ternyata malah membengkakkan anggaran daerah. Karenanya kalau DPR anggap perlu ada revisi kembali untuk pilkada serentak 2027 atau setelah pileg dan pilpres 2018, ya bisa saja," pungkasnya.

Audit KPU
Beranjak dari Pileg dan Pilpres 2014, Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan agar penyelenggara pemilu berhati-hati dalam menggunakan anggaran pemerintah. Anggota BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan ada temuan berupa ketidakpatuhan pada undang-undang dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu tematik terhadap anggaran Pileg dan Pilpres 2014.

Total keseluruhan indikasi kerugian akibat temuan tersebut sebesar Rp320 miliar. "Indikasi kerugian di-breakdown lagi. Pada saat itu ketika disampaikan secara rinci di Komisi II tidak ada satu pun yang menanyakan itu," ujar Agung.

BPK juga telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan KPU dengan opini wajar dengan pengecualian. Secara keseluruhan laporan keuangan KPU wajar dengan sejumlah pengecualian. "Kita bagi dua, temuan sistem pengendalian internal dan temuan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan," jelas Agung. (Nyu/Mus/P-2)