Waktu Pilkada masih Tentatif

PEMERINTAH, DPR, dan DPD belum mencapai titik temu perihal waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Ketiga lembaga itu memiliki opsi yang berbedabeda. Kendati demikian, DPD lebih mendukung DPR untuk mulai menyelenggarakan pilkada serentak pada Februari 2016.

"Enggak ada masalah (pilkada serentak tahun 2016). Menurut saya, komprominya nanti di Februari," jelas Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, DPR memiliki opsi menggelar pilkada serentak pada Februari 2016, pemerintah menghendaki September 2015, sedangkan DPD berkeinginan pada Juni 2016. "Masukan dari daerah, menimbang kesiapan, sebaiknya Juni 2016," ungkap Muqowam.

Anggota Komisi II DPR dari F-PAN Yandri Susanto mengatakan tidak mungkin pilkada dilakukan tahun ini. Pasalnya, masih ada sebagian daerah yang belum menyiapkan anggaran. Berdasarkan data KPU, kata imbuhnya, masih ada sekitar 30% daerah yang belum menganggarkan pilkada.

Anggota Komisi II lainnya, Abdul Malik Haramain, mengatakan mayoritas fraksi setuju pilkada serentak dibagi dalam tiga gelombang. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat panitia kerja (panja) revisi UU Pilkada di Hotel Arya Duta, Jakarta, pakan lalu.

Malik menjelaskan panja memiliki dua pilihan yang disimulasikan terkait waktu pelaksanaan. Pilihan pertama, pilkada serentak pada 2016, 2018, dan 2020 atau 2021. Opsi kedua, dilaksanakan pada 2016, 2017, dan 2018.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap menginginkan pilkada serentak pertama berlangsung tahun ini. Adapun alasannya, sejak awal sudah ada komitmen bahwa pelaksaan pilkada serentakan dari tahap persiapan sampai pencoblosan berlangsung tahun 2015. "Komitmen inilah yang kami minta dipertahankan," tandas Tjahjo. (Nur/P-3)