BPK Persilakan Ahok Uji Audit ke Pengadilan

PERNYATAAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kasus RS Sumber Waras sebagai hal yang 'ngaco' ditanggapi BPK dengan saran pembuktiannya di pengadilan. Baik itu pengadilan terkait kasusnya maupun gugatan terhadap keabsahan audit.

"Ya silakan saja kalau (dianggap) ngaco diadukan ke pengadilan. Keputusan kami adalah hasil audit itu, tapi kan sumber yang menyatakan kebenaran sesungguhnya di sistem kita ada di pengadilan. Kalau tidak puas dengan hasil (audit) kita silakan diadukan ke pengadilan," cetus Harry Azhar Azis, Ketua BPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).

Terlebih, BPK tidak meminta pendapat pihak yang diaudit dalam hal audit untuk penegakan hukum. Pendapat pihak terkait baru diperhatikan jika yang dilakukan ialah audit laporan keuangan dan kinerja. Audit jenis ini bisa diadukan ke Majelis Kehormatan BPK. Jika menyalahi aturan, auditor terkait mendapat sanksi etik.

"Kita tidak minta pendapat orang yang kita periksa untuk investigasi. Dia (Ahok) nggak punya hak untuk memberikan pendapat sama sekali," ucap Harry.

Baginya, tugas BPK sudah rampung setelah audit itu diserahkan kepada KPK, pada 7 Desember 2015 silam. "Kami tidak lagi berhak untuk komentari. Itu ranahnya KPK. Ibarat main bola, bolanya sudah ada di KPK," tutup Harry.

Saat datang ke gedung KPK untuk diperiksa KPK dalam kasus RS Sumber Waras, Ahok menyebut audit BPK itu tidak benar. Dia pun mengaku siap mengklarifikasi dugaan adanya penggelembungan harga beli atas tanah bangunan RS Sumber Waras itu. (Kim/OL-5)