Fadli Zon Tolak Pengesahan RUU Tax Amnesty

RAPAT Badan Musyawarah (Bamus) yang mengesahkan akan membahas Rancangan Undang-undang Tax Amnesty kemarin mendapat penolakan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Menurut Fadli, dirinya tidak mengetahui adanya rapat Bamus yang mengesahkan RUU pengampunan pajak itu. Dia juga menilai rapat itu tersebut tidak quorum.

"Rapat Bamus yang dipimpin ketua DPR kemarin hanya dipimpin satu orang, ini menurut tatib seharusnya minimal dua orang dan seharusnya tidak sah dan saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu menahu mengenai rapat Bamus tersebut," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Fadli yakin, pengesahan itu akan menjadi persoalan, apalagi pembahasan itu tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah. Pasalnya, peraturan mengenai pengampunan pajak mendesak untuk ditetapkan.

"Jadi saya kira akan menjadi persoalan, karena kalau berbicara soal Tax Amnesty harus bicara mengenai kepentingan nasional jangan bicara setuju tidak setuju, tapi jangan ada kongkalikong dibalik ini karena akan mencederai keinginan pemerintah," ujarnya.

Fadli keukeuh putusan dalam rapat Bamus itu tidak sah. Fadli mengaku akan mempersoalkan rapat Bamus yang terkesan dipaksakan.

"Saya akan ikut mempersoalkan kenapa dipaksakan memimpin rapat sendiri tanpa ada pimpinan yang lain seperti diam-diam saya kira tidak bisa memimpin DPR seperti itu, harus transparan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengatakan, dewan akan segera membahas Rancangan Undang-undang Tax Amnesty yang diusulkan pemerintah. Pembahasan Tax amnesty akan dibahas di Komisi XI berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) Senin kemarin.

"Tadi rapat (Bamus) saya pimpin yang dihadiri oleh 8 fraksi, jadi sudah memutuskan dan sudah saya tanda tangani dan saya perintahkan kepada Sekjen untuk segera dilakukan pembahasan di komisi XI," kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Terkait belum adanya rapat konsultasi dengan pemerintah, Ade mengakui akan melakukan rapat konsultasi sembari pembahasan Rancangan Undang-undang pengampunan itu sembari berjalan.

"Itu nanti, sambil jalan. Karena pasti ada beberapa materi yang kita perlu konsultasi dan diskusikan bersama pemerintah, pasti DIM (daftar infentaris masalah) DPR bisa jadi berbeda. Nah pada saat perbedaan itu kita konsultasikan bersama, jadi sekarang bahas sambil jalan langsung buka rapat kerja dengan menteri yang ditugaskan presiden, dan setelah itu komisi membuat Panja, dan masuk materi, dalam pembahasan materi tentu ada perbedaan nantinya dan itu yang akan didiskusikan," ujar Politikus Golkar ini.

Ade belum bisa menargetkan kapan pembahasan RUU itu rampung. Namun dia memastikan pembahasan undang-undang pengampunan pajak itu bakal selesai.

"Pokoknya intinya Tax Amnesty harus segera tuntas untuk memberikan harapan pada perekonomian nasional di tengah perekonomian global yang kurang baik agar perekonomian nasional kita tetap baik," pungkas Ade.(X-11)