Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PASCA putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah mempersiapkan proses dan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggar Timur (NTT).
KPU RI meminta kepada KPUD Kabupaten Sabu Raijua untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terutama pemerintah daerah setempat lantaran lokasi PSU yang masih merupakan daerah terdampak bencana banjir bandang.
"Bencana ini tentu jadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu pelaksanaan PSU perlu partisipasi semua pihak," ungkap Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/4).
Berdasarkan ptuusan MK, KPU memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melaksanakan PSU Pilkada Sabu Raijua. Oleh karena itu, agar pelaksanaan PSU bisa terselenggara dengan baik di tengah situasi bencana, KPU RI mendorong KPUD mempersiapkan hal-hal terkait kepemiluan dengan tetap mencermati situasi bencana.
"Kami juga meminta agar mereka (KPUD Sabu Raijua) juga terus melaporkan kepada KPU RI terkait situasi terakhir di sana," ungkapnya.
Dewa menyebut, KPU RI terus memantau dan melakukan supervisi terhadap persiapan pelaksanaan PSU Kabupaten Sabu Raijua.
Sesuai dengan regulasi yang ada dalam peraturan KPU (PKPU) segala proses persiapan pelaksanaan tahapan PSU merupakan tanggung jawab dari KPUD setempat. Hal ini juga berlaku di 15 daerah lain yang juga melaksanakan PSU.
"Kami sebagai pusat telah melakukan supervisi melalui surat yang akan ditindaklanjuti oleh KPUD selaku pihak pelaksana PSU," ungkapnya.
Salah satu hal penting dalam menyiapkan PSU ialah melakukan sosialisasi kepada pemilih. Sosialisasi perlu dilakukan agar tingkat partisipasi pemilih dalam proses PSU bisa tetap terjaga. Mengenai proses kampanye, Dewa menyebut bahwa tidak ada lagi tahapan kampanye dalam PSU.
"Mengenai kampanye sesuai dengan ketentuan tidak lagi ada kampanye dalam PSU maupun penghitungan suara ulang. Yang ada hanya sosialisasi dari KPU," ujarnya.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Sabu Raijua 9 Desember 2020 berjumlah 54.546 orang, sementara partisipasi pemilih tercatat sebanyak 44.713 orang.
"Kita menggunakan DPT berdasarkan 9 Desember lalu dengan melakukan pencermatan siapa yang masih berhak memilih dan tidak," ungkapnya.
Sebelumnya, MK MK mendiskualifiksai pasangan yang diusung Partai Demokrat, PDIP dan Gerindra tersebut karena calon bupati, yakni Orient Riwu Kore diketahui berkewarganegaraan Amerika Serikat. Sedangkan calon wakil bupati Thobias Uly adalah pensiunan pejabat Pemprov NTT.
Putusan MK yang dibacakan pada sidang Kamis, 15 April 2021, memberikan kesempatan kepada dua pasangan calon yang sebelumnya kalah dalam pilkada, kembali bertarung dalam pemunggutan suara ulang yakni pasangan Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Uly Kale dan dan pasangan Taken Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba. (Uta/OL-09)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved