Pansel KPK Pantang Kecolongan

PANITIA Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau lagi terjadi peristiwa seperti penonaktifan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatan pimpinan karena harus berurusan dengan dugaan tindak pidana di masa lalu.

Juru bicara Pansel KPK Betti Ali-sjahbana mengatakan seleksi kali ini akan berlangsung ketat dan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat.

Menurut Betti, pihaknya bahkan menekankan proses seleksi latar belakang para calon melalui penilai-an masyarakat.

"Setelah para calon lulus persyarat-an administrasi, nama-namanya akan kami umumkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Kami akan sediakan saluran untuk menampung masukan masyarakat," papar Betti saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, pendaftaran akan berlangsung pada 5-24 Juni. Pansel KPK akan mengumumkan hasil seleksi syarat administrasi tiga hari kemudian, yakni 27 Juni 2015.

"Lalu selama hampir satu bulan, yakni 27 Juni-28 Juli, pansel akan membuka tanggapan masyarakat," kata Betti.

Ia menambahkan proses penelusuran calon pimpinan KPK sangat menilai sisi ketaatan asas hukum.

"Selain masyarakat, pansel membutuhkan laporan KPK, PPATK, Polri, dan pihak lainnya untuk memberikan masukan tentang rekam jejak para calon pimpinan KPK," jelasnya.

Mantan Wakil Ketua KPK Tumpak H Panggabean menyambut baik rangkaian proses seleksi termasuk rekam jejak yang cukup lama.

Itu penting agar delapan calon pemimpin yang lolos tidak kembali masuk ruang tembak dan kriminalisasi.

"Dalam seleksi rekam jejak calon pimpinan KPK, latar belakang mereka perlu lebih diteliti secara mendalam oleh pansel, sebab data latar belakang di lembaga yang Pansel KPK maksud tidak sevalid di negara-negara yang sudah maju," katanya.

Mulai identifikasi
Terkait dengan rencana Pansel KPK yang ingin menggandeng sejumlah pihak, komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala menilai langkah tersebut sudah tepat.

Bahkan, hal itu dinilai dibutuhkan oleh Pansel KPK.

"Saya kira semua lembaga yang memiliki data yang dibutuhkan oleh KPK layak digandeng, seperti BPK, PPATK, dan juga kepolisian serta kejaksaan," kata Adrianus di Kantor Kompolnas, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengutarakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah nama calon pimpinan KPK yang diterima dari berbagai sumber.

"Saat ini kami mulai identifikasi beberapa nama yang kami terima dari berbagai sumber," ujar Destry.

Kepala Ekonom Bank Mandiri itu menolak membocorkan karena me-nyalahi kode etik.

Apalagi, pendaftaran calon pimpinan baru resmi dibuka pada 5 Juni mendatang.

"Nama-nama tersebut tentu saja masih rahasia," lanjutnya.

Anggota Pansel KPK Yenti Ganarsih menambahkan, selain mengenai masa lalu calon komisioner KPK, juga perlu ada yang menguasai hukum acara pidana.

"KPK tetap urusannya dengan hukum pidana. Jadi, tidak akan ada praperadilan seperti sekarang ini," tukas dia.

Ditemui terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peserta seleksi calon pimpinan KPK akan menurun bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Penyebabnya ialah kriminalisasi yang dialami pimpinan nonaktif KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

"Kalau dilihat kecenderungan pendaftar, ada penurunan di beberapa seleksi terakhir. Hal ini diduga terjadi karena rentannya pimpinan KPK dikriminalisasi seperti yang terjadi di jilid-jilid kemarin," tandas peneliti hukum ICW, Lalola Easter. (P-5)