Badan Siber Nasional Sejajar dengan BIN

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa pembentukan Badan Siber Nasional merupakan kebutuhan mendesak. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melindungi kepentingan negara dari serangan dan ancaman melalui dunia maya. \"Serangan siber ini sangat masif. Bisa perseorangan atau negara. Pertahanan yang baik ialah kita menyerang juga,\" tegas Tedjo dalam Simposium Nasional Cybersecurity, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ketahanan siber perlu dikoordinasikan dalam satu komando. Pasalnya, saat ini instansi pemerintah maupun nonpemerintah masih menanganinya secara individual. \"Penanganan siber mutlak bersifat terkoordinasi pada skala nasional,\" paparnya. Badan Siber Nasional, ujar Tedjo, akan diisi sumber daya manusia yang telah melalui proses seleksi yang ketat.

\"Nanti ada tim seleksi yang menyeleksi kepala dan anggotanya,\" ucap Tedjo. Sistem keamanan badan tersebut pun akan disejajarkan seperti Badan Intelijen Nasional (BIN). Pasalnya, badan tersebut berhubungan dengan sistem pertahanan negara. Rencana anggaran badan siber nasional, imbuh dia, akan dimasukkan ke APBN 2016. \"Insya Allah masuk (APBN) 2016 supaya bisa segera terbentuk. Ini sangat mendesak,\" katanya lagi.

Adapun komando badan siber tersebut nantinya langsung di bawah Presiden. \"Iya (di bawah presiden), seperti Badan Keamanan Laut,\" tukasnya. Mantan KSAL itu memaparkan ada beberapa alasan mengapa badan itu perlu dibentuk, antara lain selama ini penanganan ketahanan terhadap serangan siber masih bersifat parsial. Lebih lanjut, ia mengatakan pembentukan badan itu merupakan amanat pembukaan UUD 1945, dan pemerintah mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.