Gedung Baru DPR Perlu Kajian

RENCANA pembangunan gedung baru DPR menuai pro dan kontra, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di internal dewan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, anggota Komisi I DPR dari F-NasDem Prananda Surya Paloh pun buka suara. Dalam kapasitas sebagai pribadi, ia melontarkan beberapa pokok pikiran terkait dengan kebutuhan gedung bagi anggota perlemen.

"Tentu ini harus disadari dulu sebagai isu yang cukup sensitif, di tengah rendahnya performa ekonomi negara dan ketidakpuasan sosial, tiba-tiba ada permintaan DPR untuk membangun gedung baru. Saya ingin menyikapi wacana itu dengan kepala dingin dan hati jernih," kata Prananda melalui press release yang diterima di Jakarta, kemarin. Menurutnya, argumentasi umum yang pro gedung baru karena menilai tidak sehat bila sembilan orang bekerja dalam satu ruangan tidak sepenuhnya dapat diterima mengingat sebagian tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR ditempatkan di dapil masing-masing.

Meski demikian, ujar Prananda, ia juga memperhatikan keluhan beberapa rekan yang memiliki ruangan yang terbatas. Di sisi lain, tambahnya, yang antigedung baru mengemukakan berbagai argumentasi seperti abadinya sebuah ikon gedung parlemen. "Ini didukung fakta bahwa negara donor seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang memiliki gedung parlemen tua, tapi ikonik (Amerika 1799, Inggris Abad ke-13, dan Jepang 1920)."

Sesungguhnya, imbuh Prananda, ada beberapa pertimbangan dalam menyikapi pro dan kontra tersebut. Pertama, mendukung gagasan rehabilitasi agar lebih optimal, karena sejatinya gedung di DPR sudah banyak yang perlu direnovasi. Kedua, mengkaji secara fungsional, historikal, dan filosofis. Ketiga, yang paling penting ialah bersabar hingga situasi perekonomian membaik. "Tapi, urusan gedung baru atau lama bukan alasan untuk tidak melakukan tugas konstitusional di parlemen," paparnya.