Presensi di DPR Tertinggi, NasDem Harap Fraksi Lain Mengikuti

SETELAH mendapat rating presensi terbaik dalam berbagai sidang di DPR, Fraksi Partai NasDem berharap bisa menjadi katalisator fraksi-fraksi lain di DPR. Berdasarkan data yang dirilis WikiDPR, rata-rata kehadiran Fraksi Partai NasDem mencatat porsi paling tinggi dibanding fraksi-fraksi lainnya.
Sepanjang masa sidang ketiga yang terhitung mulai 11 Januari 2016 hingga 18 Maret 2016, NasDem mencatat rata-rata tingkat kehadiran 63 persen dalam setiap rapat DPR. Angka itu paling tinggi dibanding fraksi lain, yang secara berturut-turut mencatat tingkat kehadiran Fraksi Partai Gerindra (60%), Hanura (58%), PKS (58%), Golkar (56%), PKB (55%), PAN (55%), Demokrat (54%), PPP (45%) dan PDIP (42%).

“Saya ucapkan terima kasih kepada anggota Fraksi NasDem atas kerja kerasnya. Ke depannya, kita harus menjadi katalisator perubahan di DPR,” ungkap Syarif Abdullah Alkadrie, yang juga Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI.

Ia menuturkan bahwa hasil penelitian WikiDPR tersebut harus menjadi cambuk bagi fraksi NasDem untuk terus meningkatkan kinerja. Lebih dari itu, menurut Syarif, capaian yang dicatat fraksinya itu juga akan dijadikan sebagai katalisator bagi fraksi-fraksi lain di DPR. Citra DPR yang masih buruk di mata masyarakat, membutuhkan berbagai inovasi dan perbaikan, yang dalam bentuk paling mendasar bisa dimulai dari perbaikan tingkat presensi.

Lebih dari sekadar angka kehadiran, Syarif berharap setiap anggota DPR juga terlibat aktif menyumbangkan kontribusinya dalam setiap sidang DPR. Masing-masing anggota, baik dari Fraksi NasDem maupun fraksi lain harus terbiasa memperbarui ide dan gagasan guna mencari solusi bagi setiap persoalan publik. Jika hal itu melekat menjadi kebiasaan para anggota DPR, idealisme para wakil rakyat akan terjaga, dan secara perlahan kinerja DPR akan membaik. Syarif memberi catatan terkait sulitnya menjaga disiplin dan tanggung jawab sebagai entitas perwakilan rakyat.

“Tiga fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiganya harus terus diakselerasi. Untuk melakukannya, kita harus merawat tanggung jawab dan disiplin kerja yang tinggi,” ungkap legislator dari Dapil Kalimantan Barat ini.

Menanggapi persepsi publik bahwa DPR masih berkinerja buruk, Syarif berdalih bahwa berbagai upaya telah ditempuh guna memacu kinerja anggota DPR. Salah satunya adalah memangkas durasi masa reses, dari satu bulan menjadi dua minggu. Hal ini dilakukan agar anggota DPR memiliki waktu lebih banyak untuk menyelesaikan target-target legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, Syarif juga menggarisbawahi perlunya koordinasi timbal balik dengan pemerintah, mengingat penerbitan UU harus melewati persetujuan pemerintah.

“Semua harus dipacu. Kita tidak pesimis akan hal itu. Saat ini pemerintah juga tak memerlukan banyak UU sebetulnya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak berkinerja baik,” pungkas Syarif. (RO/OL-4)