Muktamar Jalan Panjang Menuju Islah PPP

MUKTAMAR VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dihelat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, resmi dibuka pada Jumat (8/4). Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah momentum islah sekaligus untuk menghentikan konflik internal yang berkepanjangan.

Pembukaan Muktamar Presiden Joko Widodo serta sejumlah pejabat utama lainnya, semisal Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudddin, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dan sejumlah elit PPP termasuk Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimun Zubair atau Mbah Moen. Acara yang berlangsung selama 4 hari itu diikuti oleh 1.767 kader PPP yang berasal dari DPP, DPD, DPW, dan DPC.

Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy, mengatakan tujuan islah melalui Muktamar VIII partai berlambang ka'bah itu telah menempuh jalan panjang. Penyebabnya adalah konflik internal yang semakin berlarut dan belum kunjung mencapai mufakat perdamaian.

"Seluruh perwakilan dari Sabang sampai Merauke sudah hadir. Sudah dibuka oleh Presiden dan marilah bergabung kembali ke dalam rumah besar ini untuk membenarkan PPP secara bersama," ucap Romahurmuziy alias Romi.

Romi pun menjawab diplomatis perihal ketiadaan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dalam acara pembukaan Muktamar VIII itu. "Dalam politik tidak mungkin kita memuaskan semua pendapat dan pandangan," katanya.

Meski demikian, sambung dia, perwakilan dari kubu Djan ternyata hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah 3 orang Wakil Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, antara lain Indah Suryadharma Ali, Epyardi Asda, dan Fernita Darwis.

"Kadang ada persoalan yg harus diselesaikan, kadang ada yang selesai dengan berjalannya waktu. Saya yakin ini persoalan yang akan selesai dengan berjalannya waktu," pungkas Romi. (OL-2)