Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan pihaknya tidak mengetahui maksud Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menuding pengadaan lahan yang dilakukan oleh BUMD DKI diketahui dan menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia menegaskan seluruh program pembangunan di Jakarta menjadi tanggung jawab seluruh unsur Pemprov DKI Jakarta termasuk DPRD DKI Jakarta. Sebab, proses penganggaran melibatkan dua unsur yakni Pemprov DKI selaku eksekutif dan DPRD DKI selaku legislatif.
"Ya, saya belum tahu atau paham ya maksud ketua DPRD menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di Kota Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif, Pak Gubernur, saya, wakil gubernur, ada sekda dan seluruh walikota sampai kelurahan punya tugas fungsi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing, di dewan juga demikian," kata Ariza di Balai Kota.
Baca juga: DPC Demokrat Banyumas Dukung AHY Desak KPU Tolak KLB Ilegal
Menurutnya, seluruh tugas pokok dan fungsi di Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengklarifikasi penyebutan namanya yang disebut terseret lingkaran korupsi dugaan pengadaan lahan yang dilakukan oleh Direktur Utama non aktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.
Ia menegaskan tidak tahu-menahu terkait adanya penambahan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang bertambah dari semula Rp285 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Ia justru menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengetahui betul program-program di BUMD dan harus ikut bertanggung jawab terhadap proses pengadaan lahan itu. (OL-4)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved