Ketua KPU Berharap Dana Cair Hari Ini

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik berharap hari ini semua pemerintah daerah yang wilayahnya ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 menyerahkan anggaran pilkada ke KPU daerah.

Jika ada pemerintah daerah yang tidak mau mencairkan anggaran, Husni memastikan daerah tersebut tidak bisa ikut dalam pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015.

"Tanggal 3 Juni merupakan batas akhir pencairan dana. Sebanyak 269 pemerintah daerah sudah menandata-ngani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU daerah, tapi belum semuanya mencairkan dana buat KPU daerah," terang Husni seusai memimpin rapat pleno KPU di Jakarta, Senin (1/6).

Bukan tanpa alasan KPU mengultimatum pencairan dana harus sudah selesai pada 3 Juni tersebut.

Pasalnya, mulai 3 Juni KPU sudah memulai tahapan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang akan dikerjakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Mulai 3 Juni, PPS dan PPK akan memverifikasi DP4. Semua itu membutuhkan anggaran untuk operasionalnya. KPU akan menunda pelaksanaan pilkada jika ketersediaan dana melewati batas waktu," terang Husni.

Batas waktu yang sama juga ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan pihaknya harus mengawasi proses pilkada mulai 3 Juni, yakni mengawasi proses verifikasi DP4.

Sayangnya, lanjut Husni, hingga Senin (1/6), belum sampai separuh dari 269 pemerintah daerah yang meneken NPHD dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Hal itu disebabkan oleh belum adanya titik temu dalam pembicaraan pemerintah daerah dengan Panwaslu perihal besaran anggaran pengawasan pilkada.

"Parahnya, ada juga indikasi kepentingan politis dari calon petahana yang sengaja menahan anggaran pengawasan. Harus menjadi perhatian pemerintah pusat supaya gubernur dan bupati/wali kota tidak mengintervensi dengan menggantung anggaran demi kepentingan politis," jelas Muhammad.

Daerah siap
Di Yogyakarta, Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamdan Kurniawan, memastikan tiga kabupaten di provinsi itu akan ikut dalam pilkada serentak karena da-nanya sudah cair.

"Ketiga daerah tersebut ialah Sleman, Gunungkidul, dan Bantul. Anggaran tersebut bahkan cukup untuk pilkada dua putaran," terangnya.

Di Lamongan, Jawa Timur, pemerintah setempat mulai mencairkan anggaran pilkada, Senin (1/6) lalu.

Tahap pertama, pemerintah mencairkan dana Rp9 miliar dari total kebutuhan dana Rp27,8 miliar.

"Ya, untuk tahap pertama sudah dicairkan kemarin sebesar Rp9 miliar," terang Kepala Bagian Humas dan Infokom Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo, kemarin. (Nyu/PO/AT/YK/P-1)