Objektivitas Diperlukan dalam Rotasi Menteri

MENCUATNYA wacana reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK harus didasari penilaian objektif.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun tidak sepakat bila menteri yang bukan berasal dari partai politik menjadi target utama kocok ulang kabinet.

"Tidak boleh seperti itu dong. Kita harus tetap objektif. Tidak boleh kita lihat dia orang partai atau bukan. Kalau dia bekerja untuk bangsa dan negara, tidak boleh dilihat dengan parameter seperti itu," ujar Misbakhun di Jakarta, Senin (1/6).

Ia mengatakan masih ada menteri yang punya kinerja yang sangat baik dan berprestasi.

Dia mencontohkan kinerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Menkeu itu yang paling bagus di tim ekonomi," katanya.

Menurut dia, Bambang mendapat tugas utama mewujudkan Nawa Cita dalam APBN-P 2015.

Tugas tersebut dapat terlaksana kendati konstelasi politik di parlemen tengah terbelah antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Janji-janji kampanye Presiden Jokowi tergambar lewat APBN-P 2015. Bisa dibilang Menkeu adalah menteri yang paling pasang badan buat rakyat dan membela program-program ekonomi pemerintahan Jokowi. Isi APBN-P itu semua janji-janji Presiden," tandasnya.

Anggota Komisi XI lainnya, Johnny G Plate, mengatakan Bambang Brodjonegoro termasuk menteri keuangan Asia Pasifik yang mempunyai reputasi tinggi dan tepercaya di kalangan perbankan Asia Pasifik.

Ia memuji Bambang sebagai menteri dengan ide yang bagus.

"Antara lain sekarang sedang menyusun Undang-Undang JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan). Saat ini di APBN-P ada target rasio pembangunan dan indeks pembangunan manusia, itu semua ide Bambang," kata anggota DPR dari Fraksi NasDem tersebut.

Menurutnya, secara keseluruhan kinerja Menkeu Bambang Brodjonegoro sangat bagus karena telah menyusun dan menyiapkan konsep perekonomian nasional secara baik dan profesional.

"Tinggal menteri-menteri lainnya yang secara teknis mengimplementasikan rencana Bambang," cetusnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menekankan, penilaian terhadap kinerja para menteri harus dilakukan secara fair dan objektif.

"Jangan target-targetan, ja-ngan punya praduga yang didasari oleh politicking. Harus objektif dan komprehensif, terutama dalam menilai Menkeu yang merupakan sosok profesional,'' tandas anggota Komisi XI itu.

Sementara itu, Head of Equ-ity PT Mandiri Sekuritas John Rahmat mengatakan isu rotasi jabatan menteri dapat meme-ngaruhi kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia.

"Isu itu dapat menentukan arah perekonomian Indonesia ke depannya," cetusnya.